SURABAYAPAGI, Jakarta - Situasi politik Indonesia saat ini dihinggapi oleh kegamangan dan ketidakpastian. Sebab pada setiap waktunya, ada saja upaya-upaya yang terkesan dilakukan untuk menunda Pemilu 2024.
Menurut saya, ketidakpastian tersebut membutuhkan penyelenggara Pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan berintegritas. Saya meminta jangan sampai para penyelenggara pemilu justru menjadi pihak yang terlibat dalam upaya-upaya tersebut.
Sekali lagi kalau penyelenggaranya terlibat dalam soal ini, baik secara vulgar atau sembunyi-sembunyi, baik secara formal maupun omongan-omongan ke orang per orang bahwa pemilunya belum pasti,"
Kalau itu (upaya penundaan Pemilu 2024) datangnya dari penyelenggara, repot kita semua, karena bentengnya.
Ketidakpastian tersebut membuat partai politik dihadapkan pada kesulitan dalam strategi persiapan Pemilu 2024. Padahal, pesta demokrasi tersebut akan digelar kurang dari setahun lagi pada 14 Februari 2024.
Ini belum selesai, masih ada bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan. Nah saya ingin menekankan pada situasi seperti ini, tentu yang menjadi bentengnya adalah yang utama adalah penyelenggara.
KPU, harus menjadi benteng perlawanan dari upaya-upaya penundaan Pemilu 2024. Lembaga yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari itu harus harus mengedepankan independensi dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan.
Form tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya, dan yang paling penting kemandiriannya. Kalau dia terseret dalam pusaran ini, nah celaka semua. Jadi supaya tidak terseret dalam pusaran, maka tadi, independensi, bukan hanya soal kelembagaannya, tapi individu anggota penyelenggara itu sendiri.
Ini yang pertama saya ingatkan terus-menerus, karena kita tidak ingin tercatat dalam sebuah sejarah di era kita lah sistem politik kita jadi tidak menentu.
(Lewat keterangannya dalam rapat kerja dengan KPU yang dikutip dari laman Republika.co.id Rabu (15 Maret 2023)
Editor : Mariana Setiawati
