SURABAYAPAGI.COM, Malang - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang sampai dengan Maret 2023 tercatat sebesar Rp3,03 triliun.
Adapun wilayah pembayaran KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman mengatakan bahwa jumlah realisasi tersebut setara dengan 21,75 persen dari total pagu yang sebesar Rp13,94 triliun
“Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,91 persen,” kata Rintok, Senin (3/4/2023).
Dari total Rp.3,03 triliun tersebut, lanjutnya, secara rinci terdiri atas belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp1,02 triliun atau 17,38 persen dari total pagu sebesar Rp5,87 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,01 triliun atau 24,93 persen dari pagu sebesar Rp8,07 triliun.
Rintok berharap, realisasi APBN KPPN Malang tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan efek berganda guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Baca Juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
Secara lebih rinci, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Maret 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp706,57 miliar atau 19,49 persen dari pagu sebesar Rp3,62 triliun.
Kemudian, belanja barang terealisasi sebesar Rp307,56 miliar atau 15,33 persen dari pagu sebesar Rp.2,01 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp6,37 miliar atau 2,84 persen dari pagu sebesar Rp224,55 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp16,09 miliar.
Menurutnya, TKD di KPPN Malang Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp2,01 triliun atau 24,93 persen dari total pagu sebesar Rp8,07 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas DAU sebesar Rp.1,26 triliun, DBH sebesar Rp.168,66 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp334,11 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp252,39 miliar.
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
Sementara dari sisi pendapatan negara, secara agregat terealisasi sebesar Rp27,53 triliun dan tumbuh sebesar 9,84 persen (yoy). Angka tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp5,12 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp22,11 triliun, dan PNBP sebesar Rp300,47 miliar.
“KPPN terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel, guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. mlg
Editor : Redaksi
