.JPG)
SURABAYAPAGI.COM, Lumajang - Anggota Komisi C DPRD Jatim Muhammad Fawait berharap BUMD milik pemerintah provinsi ikut berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Ketua Fraksi Gerindra ini yang akrab disapa Gus Fawait tersebut menilai, BUMD perbankan, seperti Bank Jatim dan BPR bisa membantu pengentasan kemiskinan.
"Ketika tadi sosialisasi di Lumajang memang rata-rata petani, UMKM dan pelaku sektor informal (PKL) ini mereka mempunyai keterbatasan dan kendala yaitu akses modal," ujarnya usai memberikan sosialisasi peraturan daerah tentang penyertaan modal di Lumajang, Sabtu 15 April 2023.
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
Harusnya, kata dia, BUMD sektor keuangan, seperti Bank Jatim, BPR Jatim, dan Jamkrida turut juga membantu masalah permodalan UMKM serta petani.
"BUMD Jatim, BPR Jatim, Jamkrida termasuk Bank Jatim ini harus satu frekuensi dengan visi misi gubernur, dengan keinginan gubernur untuk pembebasan kemiskinan," katanya.
Sebab, jika melihat data kemiskinan di Jatim masih melebihi nasional. Tidak salah bila BUMD sektor keuangan hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui bantuan modal sektor UMKM dan petani.
Baca Juga: Komisi D Dukung Pembangunan MRT di Surabaya
Pihaknya akan meminta anggota Fraksi Gerindra, terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal.
"Kami akan melihat seperti apa akses kredit bank Jatim, BPR Jatim yang diberikan di sektor ini, pertanian, UMKM dan informal yakni para PKL," ungkapnya.
Dia tak menampik jika mencari keuntungan merupakan keniscayaan bagi BUMD. Namun, ikut serta bersama Pemprov Jatim untuk sebuah perjuangan pengentasan kemiskinan juga merupakan tujuan Mulya.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Jatim Gagas Raperda Kawasan Tanpa Rokok
"Bank Jatim, BPR Jatim punya PAD yang tinggi kami senang. Tetapi kami jauh lebih senang apabila bank Jatim, BPR Jatim benar-benar satu frekuensi dengan gubernur untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM sektor informal seperti PKL, pedagang kelontong, dan juga petani," matanya.
"Kami berkeyakinan apabila petani pelaku UMKM pelaku informal seperti PKL ini belum bisa mengakses permodalan dengan baik maka kemiskinan di Jatim akan sangat sulit diurai," imbuhnya. rko
Editor : Moch Ilham
