SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023) lalu. Yang meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Selasa, (9/5/2023) Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan audiensi ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, yang diterima langsung oleh Sekretaris Menko PMK Andie Megantara beserta jajaran.
Ada dua poin penting yang disampaikan oleh Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto dalam audiensi tersebut. Pertama, terkait belum adanya jumlah penduduk miskin berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Hal ini mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan sosial APBN meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan,” ujar Ning Ita.
Kedua, Ning Ita menjelaskan bahwa berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2022, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Mojokerto sebanyak 1.450 jiwa atau setara dengan 379 KK. Ning Ita berharap ada intervensi dari Kemenko PMK dalam penanganan permasalahan ini.
Sementara itu, Sesmenko PMK Andie Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto yang telah tersedia by name by address (BNBA). Tim dari Kemenko PMK akan melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto, dan akan melaksanakan pemetaan untuk menentukan program dan skema yang tepat. Khususnya, bagi penduduk miskin yang belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD. Kota Mojokerto sekaligus akan dijadikan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 persen. Dwi
Editor : Moch Ilham
