SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendatangi gedung DPRD Jawa Timur, Senin (8/5/2023). Para tenaga kesehatan ini yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law ditemui Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim.
Dalam menyampaikan aspirasinya, Korlap aksi damai dari IDI Jatim dr Arif Bakhtiar mengatakan RUU ini seolah-olah muncul tanpa melibatkan organisasi profesi. Ada sejumlah poin yang disampaikan ke DPRD Jatim salah satunya keberadaan organisasi profesi yang terkesan tidak ada. Selain itu, menurutnya, para nakes ini juga meminta adanya perlindungan hukum. Ia berharap, apa yang disampaikan para nakes ini bisa ditindaklanjuti oleh dewan untuk disampaikan kepada pusat.
“Tidak ada niat sedikitpun nakes mencelakakan pasien. Kita kan menolong, kalau tidak tertolong kan juga bukan kehendak kita,” terang Arif.
Sementara itu Ketua IBI Jatim Lestari menambahkan penolakan RUU Kesehatan tersebut karena ada rencana memasukkan tenaga kesehatan asal luar negeri. Selain itu ia juga terkait surat tanda registrasi (STR) yang rencananya berlaku seumur hidup.
“Saat ini STR hanya berlaku lima tahunan. Dalam setiap lima tahun kinerja kami dilihat,” jelasnya.
Lestari mengatakan pihaknya sangat mendukung agar peran organisasi profesi juga menjadi perhatian pemerintah. Karena ketika ada permasalahan, organisasi profesi hadir. “Karena itu peran organisasi profesi sangat penting,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan Dewan siap memberikan support para nakes ini untuk meneruskan yang menjadi keluhan terkait RUU kesehatan.
“Secara politik kita akan membantu menyuarakan kepada pihak yang berwenang terkait ini. Agar nantinya RUU ini bisa sesuai dengan nakes yang tergabung dalam organisasi profesi ini,” jelasnya.
Dalam menerima aspirasi tenaga kerja tersebut, Anwar Sadad ditemani anggota DPRD Jatim dr Benyamin Kristianto (Gerindra), Hadi Dedyansah (Gerindra), Suwandy HS (Nasdem) dan Hari Putri Lestari (PDI-P).
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad didampingi Anggota Komisi E Hari PUtri Lestari dan Koordinator Tenaga Kesehatan Jatim, Senin 8/3/2023. Sadad menyebut, posisi DPRD Jawa Timur memiliki jaringan di tingkat atas yakni DPR RI.
“Nanti melalui fraksi-fraksinya di DPR RI akan disampaikan semua aspirasi dari nakes Jatim ini, agar segera ditindaklanjuti,” sebut Sadad dari Partai Gerindra.
Sedangkan Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti aksi ini dengan menyampaikan ke pusat. Ia berharap pemerintah pusat mengkaji ulang RUU ini.
“Karena jika tidak dikaji ulang, ada ancaman dari nakes ini akan ada mogok kerja. Nah ini bahaya, kalau nakes sampai mogok kerja, bagaimana pasiennya?,” tegas politisi PDI-P ini.
Pemerintah pusat Harusnya tidak terburu-buru. Tadi disingung juga Menteri Kesehatan, bagi para nakes dianggap kurang dan menimbulkan masalah. Mereka kurang tahu di tingkat bawah bagaimana nakes ini melayani masyarakat.
“Sehingga terjadi kekecewaan para nakes, ketika mereka tidak mempertimbangkan ulang, mereka akan mogok kerja. Ini yang dirugikan adalah masyarakat umum,” terang Hari Putri Lestari.
Pihaknya bersama anggota DPRD Jatim dari berbagai fraksi akan meneruskan ke fraksinya di DPR masing-masing. Sebagai anggota Fraksi PDI-P Ia berusaha menyampaikan langsung ke Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang duduk di Komisi IX (bidang Kesehatan).
“Saya juga akan sampaikan langsung ke Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani terkait aspirasi dari JAwa Timur ini,” pungkas anggota KOmisi E ini. rko
Editor : Moch Ilham
