SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Bupati sumenep, Achmad Fauzi SH, MH di minta sejumlah aktivis mundur saja, karena dinilai tidak bisa membenahi infrastruktur di lingkungan pemerintahan Sumenep.
"Ada banyak sarana infrastruktur jalan rusak di kab. Sumenep, yang sudah lama mengajukan kepada pemerintah, namun tetap dibiarkan, dengan dalih mau di survey dulu baru setelah itu dianggarkan, namun nyatanya hingga pergantian Bupati juga belum terealisasi"
Baca Juga: Bupati Sumenep Himbau ASN Tiadakan Bukber
Ditengah-tengah semrawutnya perekonomian di Kab. Sumenep, Bupati malah dapat penghargaan dari Gubernur Jatim, tentu saja, karena ambisinya Bupati Sumenep untuk maju di di Pilgub Jatim. Tegasnya
Para aktivis di lingkungan Sumenep yang terakomodir dalam organisasi, Brigade 571, IKWAL dan KWRI akan terus menyoal kinerja Bupati yang dinilai kurang memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.
"Masyarakat menilai tagline Bismillah Melayani itu adalah misi politiknya untuk mengelabui, pada saat tercapai impiannya menjadi Bupati, justru malah terbalik, pelayanan publik hanya dikuasai oleh oknum dan kroninya saja"
Banyaknya tudingan miring terhadap bupati Sumenep, setelah banyaknya para Kepala Dinas enggan menemui awak media dan lebih menghindar dengan berdalih ada rapat dan kegiatan diluar kota.
"Akses teman-teman Media di dalam menjalankan tugas semakin dipersulit, malah pembangunan gedung dijadikan akses satu pintu, padahal pemerintah itu adalah pelayan, kok bisa ya"
Baca Juga: Dituding Pembelian Tanah di SKB Cacat Hukum, Kabag Hukum Setda Kab Sumenep Angkat Bicara
Banyaknya cercaan dan tudingan terhadap Bupati Sumenep dan Stakeholder di lingkungan pemerintah kab. Sumenep, berdampak kepada ketidakmampuan Achmad Fauzi menjadi Bupati Sumenep.
"Kepemimpinan Achmad Fauzi itu, kok malah perekonomian di kab. Sumenep makin sulit, bahkan para pemilik CV saja banyak yang kabur jaga toko di Jakarta, karena tak memiliki pekerjaan dan katanya, aksesnya ditutup"
Para aktivis akan menggandeng para kontraktor dan CV yang mengaku dianaktirikan oleh pemerintah dan tidak diberikan pekerjaan, kasihan, mereka juga butuh kerjaan untuk menafkahi keluarganya, makanya mereka butuh dan meminta keadilan agar Bupati lebih bersifat bijak terhadap para kontraktor dan pemilik CV di Kab. Sumenep.
"Banyak pemilik CV yang mengeluh karena tidak memiliki pekerjaan, setiap kali mengajukan permohonan selalu ditolak, dengan alasan sudah ada yang lebih awal"
Baca Juga: Pembelian Tanah di SKB Cacat Hukum, Pemkab Sumenep Diduga Rugi Rp 7 Miliyar Lebih
Para aktivis itu menduga, para pengelola proyek CV itu ditunggangi oleh kepentingan politik pada masa pemilihan Pilkada, makanya mereka akan melakukan investigasi kebenaran dugaan tersebut.
"Kita akan lakukan investigasi ke lapangan, apakah benar pemilik CV atau para pekerja itu ditunggangi oleh kebijakan politik, jika benar, berarti pemerintah ini sudah mulai tidak sehat"
Para aktivis di Kab. Sumenep, akan melakukan investigasi di bawah kemudian akan menggelar audiensi massal bersama masyarakat, untuk menumbangkan kebijakan yang dinilai tidak memihak terhadap masyarakat banyak," Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
