SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pelayanan di lingkungan Satuan organisasi pemerintah Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintahan Bupati sumenep, Achmad Fauzi SH, MH, dituding para aktivis semakin tidak jelas.
Banyaknya persoalan buram itu, karena melihat penempatan kepala Dinas yang tidak sesuai dengan tupoksinya, mereka masih belajar menata dan mengkonsep ulang apa yang akan dikerjakan. Kata Ketua DPC Brigade 571 Sarkawi
" Seharusnya yang menjadi kepala Dinas itu yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya, jadi gak usah kabur pada saat awak media hendak konfirmasi, jika tidak mau dimintai keterangan pers terkait pekerjaannya, ya mundur saja jadi ASN, atau urus pensiun dini"
Banyaknya persoalan yang tidak ditangani oleh Kepala Dinas menambah lambatnya kinerja Bupati untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat di Kab. Sumenep. Tegasnya
Selain itu, persoalan pelayanan satu pintu terpadu, seakan menyempitkan ruang lingkup masyarakat untuk ketemu dengan pimpinan daerah, padahal Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan Kantor bersama milik Masyarakat Kab. Sumenep.
" Pokoknya lucu dan aneh, tak terlihat kerja nyata Bupati, hanya sebatas pencitraan saja, banyak penghargaan yang diterima, tapi banyak juga persoalan yang belum terselesaikan, salah satu contoh kasus perumahan Sumekar "
Kepala BPPKAD Kab. Sumenep, gak bisa ditemui awak media, menghindar dan selalu berdalih sibuk bahkan staf penjaga pintunya diberikan pelajaran bohong, disuruh bilang gak ada padahal ada, disuruh bilang ada rapat dan banyak dalil-dalil yang menyesatkan. Katanya
" Saya sudah berkali-kali mau menemui Kepala BPPKAD, mau mengklarifikasi terkait beberapa aset Pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, tapi tak pernah ditemui, kalaupun ada di kantor, sebentar lagi ada rapat, katanya, selalu banyak alasan"
Para aktivis di lingkungan Sumenep yang terakomodir dalam organisasi, Brigade 571, IKWAL dan KWRI akan menggelar audiensi di depan Gedung DPRD dan Pemkab Sumenep, terkait banyaknya persoalan yang kurang mendapat perhatian serius oleh SOPD di lingkungan pemerintah Kab. Sumenep.
" Kita sudah berkirim surat ke Gedung DPRD kab. Sumenep, tinggal menunggu jawaban kepastian tanggalnya, masalahnya sekarang sudah sulit untuk bisa ketemu langsung dengan kepala Dinas"
Kalau dengan Orasi, setidaknya dapat melepaskan kepenatan dan melampiaskan emosi yang disebabkan oleh tekanan kebijakan yang menyakitkan, di tengah kehancuran perekonomian dan kebingungan global, Pemerintah Kab. Sumenep tak mampu mengentaskan kemiskinan. Kilahnya
" Selalu berbalik arah, di tengah hancurnya perekonomian dan jeritan para pengelola usaha, baik broker CV dan para kontraktor lainnya, Pemerintah melakukan pergeseran anggaran keuangan, sehingga banyak oknum pekerja yang kelimpungan"
Sekarang sudah masuk zaman edan, para birokrasi sudah semakin sulit ditemui di tempat terbuka, selalu rapat dan meeting, kunker, jadi tagline Pemerintah Kab. Sumenep dengan Jargon " Bismillah Melayani" selalu menjadi pertanyaan di ruang terbuka. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
