SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto – Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak Satpol PP gerak cepat menindak tegas dua tower ilegal di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging dan Simbaringin, Kecamatan Kutorejo. Legislator daerah ini pun prihatin terhadap penegak perda yang seolah membiarkan beroperasinya menara telekomunikasi tersebut.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto Pitung Hariyono, mengaku cukup prihatin atas lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan perda di Bumi Majapahit ini. Terbukti masih belum ada tindakan tegas terhadap dua pendirian tower yang tak dilengkapi dokumen perizinan. ’
Baca Juga: DPRD Kabupaten Mojokerto Godok Raperda APBD 2024, Bupati Ikfina Paparkan Proporsi Anggaran
“Harusnya satpol PP gercep, sudah melanggar kok tetap saja dibiarkan,’’ ungkapnya.
Khawatirnya, pembiaran ini bakal berimbas pada pembangunan berikutnya di tempat berbeda. Baik yang dilakukan manajemen perusahaan yang sama atau pun yang berbeda. Padahal, sesuai data, kedua tower yang berdiri tersebut belum kantongi dokumen perizinan. Mulai dari persetujuan bangunan gedung (PBG), dokumen lingkungan atau SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan), hingga surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).
Sementara fakta di lapangan terungkap jika tower yang berada di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo sudah on air atau beroperasi. ’’Apalagi salah satunya sudah beroperasi, itu kan memprihatinkan. Bagaimana pengawasan selama ini, kok bisa sampai kecolongan, sementara aturannya jelas, apalagi yang ditunggu,’’ sesalnya.
Baca Juga: Tinggi Potensi, Dewan Dorong BUMDes Optimalkan Desa Wisata
Pitung mendorong Satpol PP bertindak tegas. Politisi PKB ini meminta satpol PP serius dalam menindak tower bodong tersebut. ’’Jangan sampai terkesan hanya gertak sambal, nanti efeknya tidak bagus. Makanya kami mendorong satpol PP untuk lebih serius menangani tower bodong. Karena itu kaitannya dengan kebocoran PAD,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto menegaskan, jika beroperasinya tower bersama di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, berimbas pada hilangnya potensi PAD dari sektor retribusi. Sebab, hingga kini, sesuai data yang dimilikinya, menunjukkan jika kominfo belum pernah mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) untuk tower tersebut. ’’Itu tidak masuk wajib retribusi yang tercatat di kominfo, berarti kominfo belum pernah mengeluarkan SKRD, kalau belum mengeluarkan SKRD berarti belum dipungut,’’ ungkapnya.
Baca Juga: APBD Kabupaten Mojokerto 2024 Tembus Rp 2,6 Triliun
Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Mojokerto mengancam bakal menghentikan pembangunan tower di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging dan menara telekomunikasi di Desa Simbaringin. Sebab, dua tower yang dibangun di tengah pemukiman warga tersebut ilegal.
Sesuai Perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sesuai pasal 36 ayat 1, ditegaskan jika setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali dengan izin bupati. Aturan itu dikuatkan perda yang mengatur tower yaitu perda nomor 4 tahun 2014 tentang pembangunan, penataan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Dwi
Editor : Moch Ilham
