Ganjar Ngaku Ada Dua Kontrak Politik dengan Megawati

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ganjar Pranowo berfoto bersama Megawati Soekarnoputri dan para petinggi PPP saat pertemuan membahas pemenangan bacapres Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo berfoto bersama Megawati Soekarnoputri dan para petinggi PPP saat pertemuan membahas pemenangan bacapres Ganjar Pranowo.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini beredar isu kontrak kerja antara Ganjar Pranowo dengan Megawati . Kontrak kerja itu disebut-sebut berada dibalik pencapresan Ganjar untuk maju di 2024.

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul membantah adanya kontrak politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo.

Menurut Bambang Wuryanto, keputusan PDIP untuk mencalonkan Ganjar sebagai capres adalah hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum dan tak dapat diganggu gugat. "Soal Pilpres dan capres serta cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami di tangan Bu ketum," kata Bambang Pacul di Gedung DPR RI pada Selasa (30/5/2023).

Bambang menjelaskan bahwa pencapresan Ganjar di PDIP merupakan penugasan. Penugasan itu, lanjut Bambang dibuktikan dengan surat penugasan yang ditandatangani langsung oleh Megawati. "Ada kontrak atau tidak ada kontrak Ganjar itu kader PDIP. Ada kontrak bagaimana? Kalimatnya yang betul itu ditugaskan," ujarnya.

Bambang Pacul merasa bahwa isu adanya kontrak politik antara Megawati dan Ganjar dalam dukungan untuk maju menjadi capres membuat seakan PDIP adalah perusahaan. Padahal menurut dia PDIP adalah lembaga partai politik yang di dalamnya terhimpun para kader. "Jadi enggak ada kontrak kok, kayak karyawan kerja saja. Enggak ada. Bambang Pacul juga enggak pernah di kontrak sebagai kader partai," tegas Bambang.

 

Pengakuan Ganjar

Ganjar menyebut ada dua kontrak politik yang telah diajukan oleh Megawati. "Ibu (Megawati) kontrak politiknya ada dua hal," kata Ganjar dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab, Minggu, (23/4/2023).

Kontrak politik yang pertama, kata Ganjar, yaitu menjaga konstitusi. Dan yang kedua, harus melayani rakyat dengan baik. "Detail-detailnya sudah beliau sampaikan. Bagaimana menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa sampai lahirnya Indonesia seperti saat ini. Kalau sudah makmurkan rakyat," katanya.

Menurutnya, dua kontrak politik tersebut merupakan hal yang begitu esensial untuk Ganjar.

Sebab, Megawati tak pernah minta apapun dari para kadernya selain dua hal itu.

 

Ganjar Kader PDIP

Bambang Pacul mengatakan Ganjar merupakan kader PDIP. Sehingga, ditegaskan Pacul, Ganjar ditugaskan untuk maju sebagai capres PDIP. "Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak? Gimana? Kan kalimatnya ditugaskan," kata Pacul.

"Jadi (pertanyaan) ada kontrak itu kok kayak karyawan kerja aja. Nggak ada," sambungnya.

Pacul menegaskan tak ada urusan kontrak antara Ganjar dan Megawati. Dia pun mengatakan dirinya tak pernah dikontrak untuk jadi kader partai.

"Menurut saya nggak ada, tapi itu saya, siapa tau persepsimu kaya apa kunggak tahu, tapi nggak ada lah. Bambang Pacul juga nggak pernah di kontrak sebagai kader partai," kata Pacul. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…

Garis Kemiskinan Tercatat Sebesar Rp 669.235 per Kapita per Bulan

Garis Kemiskinan Tercatat Sebesar Rp 669.235 per Kapita per Bulan

Jumat, 07 Agu 2026 09:23 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:23 WIB

SURABAYAPAGI.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan garis kemiskinan pada bulan Maret 2026. Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran yang d…

BGN Temukan Data Ganda Penerima MBG 6 Juta Orang

BGN Temukan Data Ganda Penerima MBG 6 Juta Orang

Jumat, 07 Agu 2026 08:51 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 08:51 WIB

SURABAYAPAGI.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan temukan data ganda penerima hingga mencapai 6 juta orang. Kepala BGN Sudaryono mengatakan data g…