Bansos Tahun 2021-2022 Terindikasi Tak Tepat Sasaran dan Rugikan Negara Capai Rp6,93 Triliun, Diantaranya Program BLT Migor dan BLT BBM
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran bantuan sosial (bansos) sejumlah Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.
"Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran," tulis laporan itu, Selasa (20/6/2023).
Sedangkan, rincian bansos itu mencakup program BLT migor dan BLT BBM yang tidak sesuai ketentuan. Dilaporkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut menikmati bansos.
Dituliskan juga buruh bergaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) ikut menerima bansos. Lalu, orang yang sudah meninggal dunia masih berstatus sebagai penerima bansos.
"Terdapat penetapan dan penyaluran bantuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pendamping sosial, tenaga kerja dengan upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penerima bantuan terindikasi meninggal dunia, memiliki jabatan/usaha terdaftar di database AHU, dan terindikasi menerima bantuan ganda," tulis laporan itu.
Selain itu, atas penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang bermasalah tahun 2021 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos tahun 2022. Serta, KPM yang sudah mampu, dan menolak bantuan, lalu ASN yang sudah mengajukan pengunduran diri masih masuk dalam data salur.
Rekomendasi BPK
Terkait ini BPK merekomendasikan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dirjen yang menangani bansos Program Sembako, PKH, serta BLT Migor dan BLT BBM. Rekomendasi itu diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
Kemudian, rekomendasi kedua, yakni agar Direktur terkait untuk menyusun SOP yang mengatur mekanisme feedback data penyaluran.
Dan rekomendasi ketiga, yakni Direktur dan PPK untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi kelayakan data KPM bansos yang terindikasi bermasalah.
Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.
Tri Rismaharini Menteri Sosial mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari
Temuan Bansos Tahun 2022
Pada tahun 2022, Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.
Tri Rismaharini Menteri Sosial mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.
Menurut Risma temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan, untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.
“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, Alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, Alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma, Jumat (3/6/2022) mengutip Antara.
Temuan BPK tahun 2021
Pada Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 10.249 keluarga penerima manfaat bantuan sosial atau bansos sembako tidak tepat sasaran. Ketika dipadankan dengan data dari Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa penerima bansos tercatat sebagai pejabat atau pengurus sejumlah perusahaan.
Padahal, kalau dicek orangnya miskin. Ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan, tapi realitasnya mereka miskin,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga 6,9 triliun rupiah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST).
Dalam laporannya, BPK menyebutkan ada enam kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Pertama, BPK menemukan ada penerima bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tapi masih masuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, penerima bansos tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan juga tidak ada di usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Ketiga, penerima bansos yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada 2021. Keempat, penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tidak terdaftar. Kelima, penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan. Kesalahan terakhir adalah penerima bansos mendapatkan lebih dari sekali atau ganda. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
