SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Beredar di media sosial, sebuah poster yang memuat informasi adanya event turnamen antar sekolah sepak bola (SSB) seluruh Jawa Timur memperebutkan Piala Walikota dan Ketua DPRD Kota Surabaya.
Dalam poster tersebut tertulis, adanya biaya pendaftaran senilai Rp750 ribu dengan mentransfer ke nomor rekening sebuah bank.
Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menegaskan bahwa poster itu bermuatan informasi bohong atau hoaks.
Kepala Dinkominfo Surabaya, M. Fikser mengatakan bahwa poster dengan latar belakang warna merah dan putih, yang menyertakan foto Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono itu telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
“Poster itu saya pastikan tidak benar alias hoax. Pemkot Surabaya tidak menggelar acara tersebut. Poster itu adalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab,” kata M. Fikser, Rabu (5/7/2023).
Fikser menyayangkan beredarnya poster yang meresahkan tersebut. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tidak menanggapi atau menyebarluaskan poster hoaks itu. Terlebih ada nominal hadiah dan cara pembayaran pendaftaran melalui nomor rekening bank.
"Pastinya sangat meresahkan masyarakat. Maka saya mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan maupun menanggapi poster hoaks tersebut," ujarnya.
Fikser juga memastikan, setiap gelaran olahraga yang diadakan oleh Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
“Dengan mencantumkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebab Pemkot Surabaya selalu memfasilitasi para atlet. Bahkan, pemkot tidak pernah memungut biaya apapun dalam program pembangunan SDM, baik melalui olahraga, maupun yang lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi para pelaku penyebar hoaks dengan menyebarluaskan informasi itu. Pasalnya, sudah ada undang-undang bagi pelaku penyebaran hoaks yang termasuk pidana.
Ia memperingatkan pelaku penyebaran hoaks bisa dikenai sanksi hukum yang mengatur tentang hoaks yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
Mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku adalah penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
"Sekali lagi kami mengimbau semua pihak terutama warganet untuk tidak menyebarkan konten atau informasi yang bisa membuat masyarakat berharap, namun ternyata informasi itu tidak benar,” tandasnya. sb
Editor : Redaksi
