SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh Negara. Bahkan di Surabaya dalam Perda No 16 tahun 2012 tentang penyelenggaran pendidikan di Surabaya yang wajib belajar 12 tahun. Namun masih banyak Surabaya yang putus Sekolah khususnya di jenjang SMA/SMK.
Meski tingkat SMA dan SMK dikelola Pemprov Jatim, namun Pemkot Surabaya masih punya tanggung jawab terhadap warga Surabaya. Maka dari itu, Wakil Ketua DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Reni Astuti mendorong Pemkot untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat pendidikan berkualitas.
"Kami meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berkoordinasi dengan Pemprov untuk mencari solusi agar tidak ada lagi anak Surabaya yang putus sekolah dan amanah Perda No 16 tahun 2012 tentang penyelenggaran pendidikan di Surabaya yang wajib belajar 12 tahun terealisasikan," ungkap Reni Astuti.
Reni mengatakan dirinya tidak mau mendengar berita tentang Pemkot membantu siswa yang ijazahnya ditahan, siswa yang tidak bisa ikut ujian, atau tidak bisa ambil rapor. Itu semua, dikatakan Reni, merupakan hilir. Pemkot harus bisa mengatasi masalah di hulunya.
“Harus ada sistem untuk memperbaiki hulu. Kalau di Surabaya ada kategori pra miskin, miskin, dan miskin ekstrem. Sebenarnya lewat kategori itu, Pemkot sudah bisa memantau warga miskin yang anaknya masuk SMP atau SMA. Untuk hal ini, pejabat daerah atau kelurahan harus proaktif melihat warganya. Didata siapa yang kesulitan, lalu dikoordinasikan dengan Pemkot,” tutur Reni.
Karena, menurut Reni adanya anak putus sekolah itu juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan keluarga. Jika anak tidak punya aktivitas pendidikan, maka akan rentan hal-hal negatif. Seperti narkoba, kriminalitas, dan lainnya. Terlebih, mereka berasal dari keluarga miskin yang tak mampu memberikan fasilitas untuk menyalurkan hobi serta menumbuhkan potensi diri. Maka, kehidupan mereka tidak akan berkualitas.
“Lagipula, pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar yang dijamin negara. Maka, Pemkot sebagai lembaga yang berwenang, harus menjamin hal itu,” ujar Reni. Alq
Editor : Moch Ilham
