Buruknya Pemerintahan Sumenep, Dituding tak Paham Administrasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Moh. Ali terlihat emosi pada saat melihat ketidakseriusan Pemerintah Kab. Sumenep, yang hancur secara administrasi. SPAinur Rahman
Moh. Ali terlihat emosi pada saat melihat ketidakseriusan Pemerintah Kab. Sumenep, yang hancur secara administrasi. SPAinur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Moh. Ali menyoal buruknya sistem kerja Bupati Sumenep, secara administrasi dengan tidak menganggap persoalan dan legalitas tanah milik kantor pemerintah Kab. Sumenep.

Selain itu juga, tidak memberikan sangsi tegas terhadap karyawan yang dinilai telah menciderai institusi di lingkungan pemerinrah kab. Sumenep. Katanya kepada Surabaya pagi.

"Saya hanya  memohon agar Bupati Sumenep, membuat surat sah kepemilikan tanah atas Pemerintah Daerah secara administratif karena berkaitan dengan anggaran perawatan Gedung dan biaya lainnya yang jelas merugikan secara institusi"

Selain itu, Karena Kantor tak bersertifikat, maka didalamnya dipenuhi dengan banyaknya sarang penyamun, orang-orang yang tidak jelas, termasuk maraknya perlakuan mesum, perselingkuhan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya teransaksi tindak korupsi.

"Saya meminta dengan tegas, Bupati untuk lakukan penertiban secara administrasi dilingkungan Pemerintahan di Kab. Sumenep, agar tidak terlalu marak peristiwa yang menjengkelkan"

Bahkan kata Ali, hal yang meresahkan masyarakat dan umat Islam di Kab. Sumenep, saat ini, pemerintahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi SH, MH, tercoreng, sebuah gonjangan datang disaat jelang purna jabatan sebagai Bupati sumenep 2020-2024.

Ia, juga menjelaskan, jika Bupati sumenep, tidak mengambil langkah aktif dan tidak memberikan sangsi seberat-beratnya terhadap pelaku perzinahan, maka ancaman dan ocehan masyarakat terhadap pimpinannya, akan menjadi Bom waktu yang berpengaruh terhadap pencalonan berikutnya.

"Para aktifis di Sumenep, mewakili aspirasi masyarakat, meminta Bupati segera bertindak dan memberikan sangsi seberat-beratnya, bahkan kalau perlu sampai kepada pemecatan ASNnya".

Sebab, kata dia, perselingkuhan itu perusak agama dan pemecah moral, ini jelas sudah menistakan umat beragama yang notabene Kab. Sumenep adalah basis santri dan lingkungan pondok pesantren.

"Lalu, Bagaimana tindakan Pemerintah Kab. Sumenep, menyikapi persoalan yang sudah jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan berdasarkan temuan dan rekam jejak awak media"

Secara kasat mata memang tak terlihat, tapi hal itu sangat melukai keluarganya, bahkan anak-anaknya, apakah Bupati masih menunggu bukti, pungkasnya. AR

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…