SURABAYAPAGI, Jakarta - Menyoroti partai politik yang sangat gencar berkomunikasi dengan warga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Namun demikian, saat musim Pemilu telah berlalu, Parpol tidak lagi melibatkan warga dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan publik.
Karena partai politik itu putus hubungan dengan kita, sangat-sangat jarang bahkan saya mau bilang nggak ada partai politik yang terus-menerus berkomunikasi dengan kita warga biasa di luar Pemilu. Kecuali kalau kita elite, tetapi sangat jarang partai politik yang tetap mau blusukan ke kampung-kampung kalau bukan zaman-zaman Pemilu.
Saat ini partisipasi publik sangat minim disertakan meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi. Menurut saya, kursi rakyat di Indonesia saat ini dilihat sebagai kekuasaan bukan sebagai keterwakilan. Sehingga, saluran politik formal warga pada wakilnya itu seperti keblok atau tertutup.
Karena partai politik itu ternyata dikuasai oleh kartel politik. Siapa bilang semua orang di parpol itu suaranya sama. Karena nyatanya ada elite politik yang menentukan, mana UU yang harus disetujui mana UU yang harus dipercepat dan mana yang nggak usah dibahas.
Contoh nyatanya yang menggambarkan suara perwakilan partai politik ditentukan oleh elite bukan kepentingan suara publik melalui pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul saat diminta membahas RUU Perampasan Aset oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Dia (Bambang Pacul) bilang ya itu terserah, kan Pak Mahfud juga tahu yang ngambil keputusan itu adalah ketua partai, Ibu, bukan kami tapi saya tidak mau menyoroti satu partai. Karena kecenderungannya ada di semua partai.
Karena itu, saya menilai kondisi kekuasaan sebenarnya ada di elite-elite partai politik bukan publik. Sehingga, kesepakatan maupun kebijakan yang dihasilkan pun bukan berdasrkan keinginan masyarakat luas tetapi para elit.
Ada di negara banyak terjadi yang namanya kartel politik yang berkuasa sebenarnya elit, elit yang membuat kesepakatan-kesepakatan bahkan antar partai partai politik bahkan parpol dengan pemerintah sehingga yang dihasilkan dalam kebijakan apa yang mereka inginkan, bukan yang warga inginkan.
(Lewat keterangannya dalam Diskusi Publik: Mengajak warga “cawe-cawe” isu publik menuju 2024 yang digelar virtual, Selasa (11 Juli 2023).
Editor : Mariana Setiawati
