SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, tercatat berkurang sebanyak 383.920 jiwa.
Prestasi ini menempatkan Jatim di puncak daftar penurunan angka kemiskinan tertinggi jika dibanding 34 provinsi lain di Indonesia.
Di periode yang sama, Pemprov Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 318.250, Jawa Barat sebanyak 306.740, Lampung sebanyak 113.260, Sumatera Utara sebanyak 104.150, Sumatera Selatan 68.080, Jogjakarta 57.980 dan Banten 41.100.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaiannya tersebut.
"Alhamdulillah, disaat pandemi Covid-19 berkat kerja keras kita semua Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia," kata Gubernur Khofifah, Senin (24/7/2023).
Data BPS yang diumumkan 17 Juli 2023 menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 0,14 persen poin dari 10,49 % pada September 2022 menjadi 10,35 % pada Maret 2023.
Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim, menurutnya, juga dipengaruhi sejumlah faktor. Seperti pertumbuhan ekonomi yang kuat di triwulan I tahun 2023, yakni tumbuh sebesar 4,95 persen (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022.
Di samping itu, juga tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q) jika dibanding dengan triwulan IV tahun 2022.
Kemudian, juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33 persen, turun 0,48 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 (4,81 persen), dan turun 1,16 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 kabupaten kantong kemiskinan. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp 1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif.
Selain itu, penurunan angka kemiskinan di Jatim juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sejak tahun 2021, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jatim tercatat terus mengalami peningkatan. Hingga triwulan I 2023 terjadi peningkatan sebesar 31,93 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 31,64 persen.
Khofifah mengatakan bahwa peningkatan pangsa kredit UMKM sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jatim, mengingat UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Jatim.
Tak hanya itu, penyaluran bantuan usaha, BLT Dana Desa, dan PKH menjadi bagian penting dalam upaya ini.
Penurunan kemiskinan di Jatim juga berdampak pada peningkatan status kemandirian desa. Dari tahun 2021 sebanyak 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022. Nilai tersebut meningkat sebesar 113,77 persen.
Mantan Menteri Sosial RI itu berharap bahwa capaian tersebut bisa ditingkatkan lagi di tahun 2023.
"Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional, bahkan di 2023 ini kita targetkan naik di atas 2.500 Desa Mandiri. Saya yakin ini Insya Allah akan terwujud, bahkan melampaui," pungkasnya. sb
Editor : Redaksi
