Terkait OTT Basarnas, Pimpinan KPK Diminta Mundur

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto: Gedung KPK.
Foto: Gedung KPK.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sikap pimpinan KPK menyalahkan penyelidik dalam kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas terus dikecam oleh berbagai kalangan. Bahkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sikap tersebut sangat memalukan terjadi di KPK.

"Apa yang dilakukan pimpinan KPK dan ada kesan mempersalahkan teman-teman penyelidik dan penyidik ini menurut saya sesuatu yang memalukan," kata Abraham, Sabtu (29/7/2023).

Lebih lanjut, Abraham menyinggung sistem kolektif kolegial yang selalu dipegang oleh pimpinan KPK. Dia menilai tiap penetapan tersangka merupakan keputusan yang telah diputus bersama oleh para pimpinan KPK.

"Tidak ada anak buah yang salah di KPK karena prosedur datang dari bawah dan diputuskannya di tingkat pimpinan. Menurut saya, jika ada kekeliruan, itu adalah tanggung jawab pimpinan KPK," katanya.

Dia menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban, para pimpinan KPK harus mengundurkan diri imbas dari kekisruhan di kasus OTT Basarnas tersebut.

"Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pimpinan KPK, dia harus mundur dong, bukan Direktur Penyidiknya, tapi pimpinan KPK-nya yang harus mundur. Itu bentuk pertanggungjawaban dari mereka sebenarnya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini sangat memalukan. Ini menggambarkan betapa tidak profesionalnya pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus," tandasnya.

Pernyataan menyalahkan penyelidik ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pada Jumat (28/7/2023). Hal itu disampaikan Tanak setelah melakukan audiensi dengan rombongan petinggi TNI di gedung KPK.

Selain itu, kritikan terhadap sikap KPK yang menyalahkan penyelidik juga dilontarkan oleh PUSAKO dan PUKAT UGM.

Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pimpinan KPK salah dan telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Feri juga menyebut pimpinan KPK tidak bisa menyalahkan anak buahnya dalam kisruh penetapan tersangka.

"Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK. Sehingga penentuan tersangka dan segala macam tentu dikoordinasi oleh pimpinan KPK," ujar Feri kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).

Feri menyebut titik kesalahan dari kisruh ini adalah pimpinan KPK. Pimpinan KPK, katanya, tidak memahami UU KPK.

Kritikan juga disampaikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Pimpinan KPK yang menyalahkan anak buah terkait kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.

"Saya merasa tidak tepat ketika pimpinan KPK itu menyalahkan penyidik, tadi kan mengatakan penyidik itu salah ya," kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Dia mengatakan surat perintah penyelidikan dan penyidikan juga harus ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK tidak boleh menyalahkan penyidik atas keputusan penetapan tersangka terhadap Henri dan Afri.

"Sehingga jangan menyalahkan penyidik. Tidak tepat menyalahkan penyidik," sebutnya. jk

Berita Terbaru

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JEMBER - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didorong tidak berhenti pada pembiayaan penanganan masalah kesehatan, tetapi diperkuat…

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI, Lumajang – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang mengukuhkan jajaran Dai Polri dan Dai Kamtibmas dari seluruh polsek jajaran dalam acara silaturahmi …

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berhasil masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan sektor perbankan dengan skor E…

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

SurabayaPagi, Antalya – PT PLN (Persero) menunjukkan kemajuan nyata implementasi transisi energi Indonesia di ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di A…

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

SURABAYAPAGI com, Blitar - Pilkades serentak pada 23 November 2026, Polres Blitar menggelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarana Prasarana (Sarpras) di Lapangan…

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Satresnarkoba Polres Blitar kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Desa/Kec.…