SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, minta pemerintah mengevaluasi program hilirisasi nikel yang berjalan selama ini. “Sejauh pengamatan saya, pelaksanaan program hilirisasi nikel banyak merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat hanya dapat menikmati hasil jual nikel yang kecil ke smelter. Sedangkan negara harus menanggung berbagai risiko untuk pelaksanaan program ini. Karena itu saya minta Pemerintah serius mengevaluasi agar kejadian yang sama tidak dialami program lain.
Investor Cina justru menangguk untung dari menjual nikel kekayaan alam kita kepada perusahaan raksasa mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah paradoks di negeri yang kaya sumber daya alam,” jelas Mulyanto, tahun 2022.
Seharusnya Pemerintah Larang
Menurut Mulyanto, pemerintah sudah saatnya melarang ekspor produk setengah jadi nikel ini. Kementerian Perindustrian harus tampil di depan memimpin program hilirisasi ini.
“Bukannya Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Agar hasilnya tidak mandeg seperti ini,” ungkap dia.
Selain itu, harus jelas terlebih dahulu road map industri nilai tambah tinggi yang ingin dibangun dan dikembangkan sebelum program hilirisasi ini merembet pada bahan tambang lainnya.
Hanya Untungkan Investor Asing
Mulyanto menduga program ini hanya menguntungkan investor asing tapi merugikan negara.
Pasalnya, produk smelter berupa Nilai Pembayaran Indonesia (NPI) ini mendapat banyak insentif. Mulai dari pembelian bijih nikel yang jauh di bawah harga internasional; bebas pajak PPN; mendapat tax holiday bebas PPH badan; bebas bea keluar atau pajak ekspor; kemudahan mendatangkan peralatan-mesin termasuk barang bekas pakai; kemudahan mendatangkan TKA, dan lain-lain,” kata Mulyanto dalam keterangannya kepada media, Rabu (21/6/2023) lalu.
Logam Nikel Murni
Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan nikel mentah atau biji nikel menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat diperjualbelikan sehingga bernilai ekonomi.
Dilansir dari kimia.unimudasorong.ac.id, produk yang bisa dihasilkan dari hilirisasi nikel di antaranya adalah logam nikel murni yang dapat menjadi bahan untuk pembuatan kawat listrik, tabung vakum, peralatan kimia, dan industri lainnya.
Hambat Indonesia Negara Maju
International Monetery Fund atau IMF melalui dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan lebih dalam terkait analisis biaya dan manfaat lanjut. Selain itu, hilirisasi nikel juga harus dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.
Akibatnya, IMF meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. IMF juga menyuruh Indonesia tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya, seperti diberitakan Antaranews.
Selain itu, produk dari bijih nikel ini dapat menghasilkan paduan nikel, baterai nikel-kadmium, katalis, dan berbagai bahan lain yang dapat digunakan dalam industri baterai, keramik, sampai alat-alat komunikasi lainnya.
Proses dan rencana hilirisasi nikel kembali menjadi perbincangan di Indonesia setelah International Monetary Fund atau IMF merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menyetop larangan ekspor bijih nikel terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
IMF menganggap bahwa seharusnya Indonesia menginformasikan terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak-dampak kebijakan tersebut terhadap wilayah lain.
Kendati direkomendasikan IMF untuk menghentikan proses hilirisasi nikel, banyak pengamat dan pejabat yang menganggap bahwa penghentian proses hilirisasi nikel hanya akan menghambat Indonesia menjadi negara maju.
Bisa Untungkan Amerika Serika
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menyebut larangan ekspor nikel yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi secara tidak langsung menguntungkan Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut ia sampaikan saat menjamu jurnalis senior dari The New York Times, Peter Goodman di kediamannya beberapa waktu lalu.
Luhut menjelaskan dengan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintahan Presiden Jokowi, AS dan negara maju lainnya dapat lebih mudah mengakses suplai material lithium baterai dari Indonesia. Lithium baterai sendiri merupakan hasil olahan dari nikel.
Sampai Langit mau Runtuh
Sementara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga bersuara. "Jangan kemudian negara kita ada lagi yang mau atur-atur," kata dia. Ia mengungkapkan utang pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional atau IMF telah lunas.
Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel akan tetap diberlakukan.
Pernyataan ini diungkapkan atas rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
“Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tutur Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).
Selain itu, nilai Bahlil Lahadalia rekomendasi IMF berstandar ganda.
Tak Diiringi Bangun Serapan
Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai kebijakan larangan ekspor nikel ini tidak diiringi dengan kesiapan membangun serapan di dalam negeri.“Kebijakan ini sudah lama, tetapi secara infrastruktur penunjangnya harusnya sudah disiapkan oleh pemerintah,” katanya.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono menyatakan bahwa kegiatan hilirisasi nikel akan terus berjalan agar perekonomian Indonesia semakin mandiri, terutama terkait nikel. n erk/rmc
Editor : Moch Ilham
