SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan- Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR) kembali turun jalan. Gabungan sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dikomandani Ayi Suhaya melakukan aksi demo di sekretariat Pemerintah Kota Pasuruan, di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, Rabu (16/08/23).
Sejumlah pentolan aksi diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudiyanto. Dalam audiensi ATUR meneriakkan beberapa tuntutan diantaranya, gagalkan JLU (Jalan Lingkar Utara). Menurut Ayi Suhaya, pihaknya menuntut digagalkannya JLU karena alasan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah Kota Pasuruan
"Untuk pembebasan lahan JLU pemerintah harus menyiapkan dana sekitar Rp 200 milyar. Padahal dana cadangan yang akan digunakan untuk pembebasan hanya tersedia sebesar Rp 85 milyar., Terus sisanya diambil dari mana? Belum lagi dana untuk pembangunannya," tukasnya.
Dia menambahkan, dana untuk membangun JLU , diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 900 hingga Rp 1 triliun. Sedangkan JLU bukan proyek strategis. Sehingga sangat kecil kemungkinannya mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Apalagi saat ini masuk tahun politik.
Pemerintah jelas butuh dana besar untuk pemilu tahun 2024. Dan juga pemerintah sedang fokus membangun IKN (Ibu Kota Nusantara). "Lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk membangun sekolahan dan pasar di Kecamatan Bugul Kidul. Itu sifatnya lebih urgen dan jelas manfaatnya, " jelas Ayi Suhaya.
Atur juga menyoroti soal banyaknya bangunan milik pemerintah yang mangkrak. Menurut Ayi, bangunan mangkrak yang dimaksud justru baru selesai dibangun, seperti los Pasar Mebel Bukir yang menelan anggaran Rp 8 milyar lebih. Namun tidak satu pun pedagang yang mah menempati los tersebut. Alasannya ukurannya terlalu kecil.
"Bangunan los itu terlalu kecil, tidak sesuai dengan harapan warga pedagang mebel di Bukir. Lebih cocok kalau untuk jualan kopi dan jualan pulsa. Ini jelas ada yang salah dengan perencanaannya. Dan tidak membuka ruang diskusi dengan para pedagang," ujar dedengkot LIRA ini.
Di kesempatan itu, Ayi meminta kepada pemerintah agar tidak menyelenggarakan event-event yang tidak mendidik, dan tidak memliki dampak investasi. Menurutnya event-event itu hanya menghamburkan uang rakyat dan tidak ada gunanya.
"Dari pada membuat event yang tidak berdampak pada investasi atau tidak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, lebih baik duitnya digunakan untuk penguatan ekonomi UMKM, pemberantasan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran," tegas Ayi Suhaya.
Menurut Ayi, munculnya bermacam masalah tersebut akibat dari tidak adanya ruang diskusi antara pemerintah dengan wartawan dan LSM." Pemerintah jangan alergi kepada wartawan dan LSM," ujarnya.
Di tempat yang sama, Rudiyanto mewakili Walikota Pasuruan, menjawab satu persatu tuntutan ATUR. Seperti soal kajian terhadap bangunan yang dinilai mangkrak. Rudi menjelaskan bahwa setiap pembangunan dari lahan kosong menjadi bangunan harus disertai kajian . Termasuk kajian terhadap dampak ekonominya. Menurut Rudi kajian dilakukan oleh lembaga yang profesional dan kredibel.
Namun, seluruh jawaban Rudi dinilai normatif dan asal jawab oleh Ayi Suhaya. Menurutnya, jika kajian itu dilakukan oleh lembaga yang profesional, kenapa los di pasar mebel Bukir mangkrak, tidak ada pedagang mebel yang mau menempati.
"Ini bukti bahwa jawaban Pak Rudi asal jawab. La wong faktanya bangunan-bangunan itu masih mangkrak ," ucap Ayi. Kecewa dengan jawaban Rudiyanto, akhirnya Ayi Suhaya dengan teman-temannya memutuskan menyudahi audiensi tersebut dan menuju ke sekretariatan DPRD di Jalan Balaikota.
Mereka mau bertemu langsung Walikota Pasuruan Drs.H Saifullah Yusuf yang sedang mengikuti telekonfren Presiden RI Joko Widodo di ruang sidang DPRD Kota Pasuruan, untuk menyerahkan surat berisi sejumlah tuntutan ATUR.ris/nur/wo
Editor : Redaksi
