Kenestapaan Calon Dokter Spesialis, Dibeber Menkes Ada di RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Adam Malik, dan RSUP Hasan Sadikin
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, buka-bukaan perihal perundungan yang terjadi di dunia kedokteran. Termasuk di RS yang dikelola Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).
Menteri Kesehatan mengungkap beragam kasus perundungan terungkap setelah muncul video viral di media sosial yang membahas pelayanan dokter sangat buruk di RSUP Adam Malik.
Saat diselidiki, dokter yang memberikan layanan buruk itu mengaku stres karena mendapat perlakuan yang buruk di tempatnya bekerja.
"Ada dokter yang memberikan layanan sangat buruk dan kasar kepada pasien. Sesudah kita cek, ternyata yang bersangkutan adalah peserta didik dokter spesialis yang kemudian stres karena memang mendapatkan perlakuan dan juga jam kerja yang sangat jauh di luar norma," ujar Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, (17/8/2023).
Kemenkes menerima 91 laporan kasus bullying dalam kurun waktu kurang dari sebulan sejak regulasi perundungan dirilis melalui Instruksi Menteri Kesehatan.
Tak Ditemukan di RSUD Dr. Soetomo
Dari total tersebut, sebanyak 44 di antaranya terjadi di lingkungan rumah sakit yang dinaungi Kemenkes RI.
12 laporan disebut berasal dari tiga RS, yakni RSUP Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSUP Adam Malik, RSUP Hasan Sadikin. Tiga RS ini sudah selesai dilakukan investigasi. Alhamdulillah tak ditemukan di RSUD Dr. Soetomo dan Unair.
Seluruh data tersebut diambil dari catatan pelaporan Kemenkes RI yang masuk melalui website pengaduan bullying dan hotline Kemenkes RI sampai Selasa (15/8/2023).
Ini detail laporan kasus bullying 44 kasus di RS lingkup Kemenkes RI 17 laporan dari RSUD di 6 provinsi, 16 laporan dari Fakultas Kedokteran di 8 provinsi, 6 laporan dari RS milik universitas, 1 laporan dari RS TNI/Polri, 1 laporan terjadi di RS swasta.
Beberapa Bentuk Perundungan
Ada beberapa bentuk perundungan atau bullying yang ditemukan di dunia PPDS, seperti penggunaan nama hewan yang dilontarkan dalam proses pendidikan oleh senior, hingga makian yang tak wajar.
Setelah kejadian itu, Menkes menyebut Kemenkes RI mengeluarkan Instruksi Menteri khusus untuk melaporkan soal perundungan yang terjadi.
"Kita lakukan diskusi dengan banyak peserta pendidikan spesialis di banyak rumah sakit, dan kesimpulannya mendekati 100 persen menyampaikan hal yang sama (ada perundungan). Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan Instruksi Menteri," kata Menkes.
Menkes Terkejut
"Begitu kita buka pengaduan, masuk. Kemudian kita cari buktinya," sambungnya lagi.
Menkes mengaku terkejut saat melihat ada banyak bukti tindakan perundungan. Mulai dari kata-kata yang kasar hingga ada buku panduan khusus dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan para peserta PPDS.
"Kata-kata yang sangat kasar, ngomong mengenai binatang ke anak-anak. Ada kata-kata yang sangat rasialis. Malah juga ada buku panduan yang harus diikuti, apa yang di situ menurut kami tidak pantas dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan," sambungnya.
Bahkan Menkes menyebut, dalam buku panduan yang diberikan pada peserta PPDS, ada pula keharusan untuk membeli dan menyewa banyak hal.
"Apalagi di buku panduan itu mencantumkan harus beli ini, harus sewakan ini. Sehingga keluar uang dan sudah kita cek, bisa puluhan juta per bulan atau ratusan juta per tahun," imbuhnya.
"Bahaya dan ini terjadi di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Jadi saya tidak mungkin bisa membiarkan rumah sakit yang dimiliki Kementerian Kesehatan terjadi praktek-praktek yang tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia," pungkas Menkes. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
