SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa terdapat 26 perusahaan pinjaman online belum memenuhi ketentuan modal minimum. Berkaitan dengan hal ini OJK mengeluarkan surat peringatan kepada perusahaan terkait.
Ketentuan modal minimum tertulis dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, telah berlaku mulai 4 Juli 2023.
Adapun peraturan tersebut menyebutkan minimum modal dari perusahaan fintech lending adalah Rp 2,5 miliar per 4 Juli 2023, sebesar Rp 7,5 miliar per 4 Juli 2024, dan 12,5 miliar per 4 Juli 2025.
Berkaitan dengan hal ini, Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa OJK telah meminta rencana aksi pemenuhan ekuitas minimum kepada perusahaan pinjaman online yang belum memenuhi ketentuan tersebut.
“OJK telah menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut, agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum tetap Rp2,5 miliar,” jelas Agusman dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (5/9/2023).
Pengawasan oleh OJK juga dilakukan terhadap pengembangan pada fintech P2P lending yang memiliki TWP90 diatas 5 persen.
“Selanjutnya kami memonitor pelaksanaan action plan mereka dengan ketat. Jika kondisinya lebih buruk, kami akan lakukan tindakan pengawasan lanjutan,” kata Agusman.
Adapun pemenuhan ketentuan ekuitas minimum oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) sesuai POJK Nomor 35/POJK.05/2018, terdapat delapan PP yang belum memenuhi ketentuan dimaksud.
Supervisory action pun telah dilakukan oleh OJK dengan melakukan monitoring atas realisasi aksi korporasi perusahaan sesuai action plan pemenuhan ekuitas yang telah disetujui OJK. Agusman juga mengatakan bahwa pihak OJK juga melakukan pelaksanaan terhadap PP yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan timeline yang disetujui. jk-07/Acl
Editor : Redaksi
