Pembahasan P-APBD Jatim 2023 Rawan Dipantau KPK

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 11 Sep 2023 19:51 WIB

Pembahasan P-APBD Jatim 2023 Rawan Dipantau KPK

i

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri saat interupsi dalam rapat Paripurna, Senin 11/9/2023. SP/Riko Abdiono

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -  Kelanjutan pembahasan perubahan APBD Jatim 2023 masih janggal. Pasca Rapat Banggar tanggal 8 September berakhir deadlock, dilanjut Senin 11/9/2023 rapat banggar dilakukan kilat. Tak Sampai 1 jam rapat selesai dan tepat waktu. Padahal biasanya, rapat banggar ataupun rapat Paripurna di DPRD Jatim bersama eksekutif selama ini tidak pernah ontime.

Rapat banggar yang digelar Senin 11 September 2023, seharusnya adalah melanjutkan rapat sebelumnya. Yakni mendengarkan jawaban Gubernur atas surat permohonan jawaban yang dikirim pimpinan atas usulan seluruh anggota banggar. Terkait dengan munculnya perbedaan angka belanja Daerah P-APBD 2023 antara kesepakatan KUA PPAS dengan Nota Keuangan yang dibacakan Gubernur Khofifah Jumat lalu 8/9/2023.       

Baca Juga: KPK Dalami Penggunaan Dana BPPD untuk Bupati Sidoarjo

Gubernur memang memberikan jawaban atas surat yang dikirim DPRD Jatim. Diakui oleh Gubernur dalam surat No :900 / 9079 / 203 / 2023, terjadi selisih belanja antara kesepakatan Rancangan Perubahan KUA PAS P.APBD 2023 sebesar Rp 34.786.031.255.209,00 dengan Nota Keuangan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 35.232.891.255.209,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 446.860.000.000,00.  Perubahan tersebut untuk belanja pada Pos Pembiayaan berupa penyertaan modal PT BPR Jatim sebesar Rp 200.000.000.000, PT Askrida sebesar Rp 46.860.000.000 dan pencairan Dana Cadangan untuk Pemilukada sebesar Rp 200.000.000.000. “Perubahan itu digeser ke Pos Belanja Daerah, Pergeseran ini disebabkan karena mengikuti ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut,” dalih Gubernur Khofifah dalam suratnya.

Misalnya untuk penyertaan modal di 2 BUMD, Gubernur mengaku sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 disebutkan bahwa penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan. “Karena Perda dimaksud sampai dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023 belum ditetapkan maka penyertaan modal sebagaimana direncanakan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS P-APBD 2023 tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan pergeseran ke pos Belanja,” ujar Gubernur. Perda yang dimaksud, kabarnya adalah Rencana Perda tentang penyertaan modal untuk BUMD PT Askrida yang sampai sekarang masih berupa draft. Menariknya lagi, draft raperda pernyertaan modal PT Askrida tercantum angka Rp 31,4 Miliar. Namun dalam pergeseran, terjadi keputusan sepihak dengan mencantumkan angka Rp 46,86 Miliar tanpa melalui Perda. 

Jawaban yang dikirim Gubernur lewat Sekdaprov Adhy Karyono selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Pemprov Jatim justru menimbulkan masalah baru. DPRD Jawa Timur pun sampai melakukan interupsi di Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan agenda pembacaan laporan banggar. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Aufa Zhafiri mengatakan, jawaban dari surat Gubernur atas masukan TAPD tidak menjawab surat banggar DPRD Jatim. Dikarenakan, bersifat apologi. Mengapa setelah ditemukan inkonsistensi baru berdalih. “Dalih pergeseran anggaran oleh gubernur sebenarnya masih pada tahapan pembahasan KUA PPAS Perubahan bukan pada Tahapan pengajuan Raperda PAPBD 2023,” terang Aufa yang juga anggota Banggar ini.

Baca Juga: Bupati Muhdlor Janji Pemkab Sidoarjo Lebih Transparan

Norma Hukum perubahan KUA PPAS diluar kesepakatan berupa usulan gubernur atau DPRD itu norma APBD induk bukan norma PAPBD. Lebih baik dikonsultasikan ke mendagri sebagai pemilik tafsir tunggal PMDN 77 2020. “Menurut pendapat saya pergeseran anggaran penyertaan modal dari semula di pembiayaan bergeser ke pos belanja tidak termasuk kriteria mendesak. 

Seharusnya, eksekutif tidak melegal formilkan dulu dalam bentuk perda penyertaan modal. “Disana tidak mendesaknya, kalau mendesak pasti akan menyelesaikan payung hukum perda penyertaan modal dulu sebelum tahapan apbd/ papbd berjalan, tapi ini justru dipaksakan, disiapkan anggaran padahal Perdanya belum ada,” sebut Aufa.

Hal ini semua menunjukkan ketidak cakapan TAPD yang dipimpin sekda untuk belajar proses RAPBD dengan baik. “Atau memang mereka nekat mau "nerobos"  aturan kalau itu kasian gubernur dong,” tegasnya.

Baca Juga: Guru Besar Hukum UBAYA Minta KPK Telusuri Korupsi Pesawat Mirage 2000-5 Menhan Prabowo

Aufa kembali mengingatkan, apa yang pernah disampaikan dalam seminar di DPRD Jatim bersama BPKP dan KPK beberapa waktu patut diperhatikan. Karena bukan tidak mungkin, sebuah kesalahan semacam ini rawan dipantau KPK. “Setiap proses yang salah akan membuat pelaksanaan salah dan hasilnya bisa bermasalah,” ingatnya. Karena rangkaian pembahasan sejak KUA PPAS itu akan di break down sampai Rencaka Kerja dan Anggaran (RKA) di tiap OPD. 

Fraksi Gerindra, kata Aufa, menawarkan solusi Jika yang benar adalah Nota Keuangan Gubernur maka perlu rapat bersama lagi TAPD dan Banggar untuk melakukan Amandemen KUA PPAS  yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Gubernur dgn DPRD tentang Penambahan/Perubahan Belanja Daerah. Namun jika yg benar adalah kesepakatan KUA PPAS maka Gubernur harus melakukan Perubahan Nota Keuangan. “Jika tetap dilanjut dengan menerobos aturan monggo, cuman kami fraksi gerindra bilang Gak bahaya tha?,” sergahnya.  

Untuk diketahui, tragedi perbedaan angka pada Belanja Daerah P-APBD Jatim 2023 dimulai dari Rapat Banggar dan TAPD Pemprov Jatim di Sidoarjo pertengahan Agustus 2023 dibuktikan dengan hasil notulensi rapat bahwa Belanja Daerah sebesar Rp.34,78 triliun. Tahap berikutnya adalah 

Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS tanggal 16 Agustus 2023 bahwa Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp35,129 Triliun. Kemudian, terjadi perubahan lagi dalam Nota Keuangan Raperda P.APBD 2023 yang dibacakan Gubernur Khofifah di Sidang Paripurna, bahwa Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp35,232 Triliun. Ini artinya telah telah terjadi dua kali perubahan angka Belanja Daerah sepihak oleh TAPD Pemprov Jatim tanpa sepengetahuan DPRD Jatim. Yakni perubahan angka saat penandatangan KUA PPAS dan Perubahan dalam dokumen Nota Keuangan Gubernur Jumat lalu (8/9/2023). rko

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU