.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi, jelang pendafaran capres dan cawapres 2024, mulai pamer kekuatan intelijennya. Ada BIN, Polri, TNI, dan BAIS. Mereka support angka data, hingga survei.
Pamer kekuatannya disampaikan dalam rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).
Baca Juga: Polri Bentuk Unit Khusus Bidang Ketenagakerjaan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut semua sudah dipahami berdasarkan data.
"Ya semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham," kata Airlangga di sela resepsi pernikahan putra Hotman Paris Hutapea di Jakarta.
Airlangga menjelaskan maksud dari 'semua paham' yang diucapkannya. Dia menyebut hal itu terkait dengan masa depan.
"Paham masa depan. Saya selalu bicara masa depan," jelas Menko Perekonomian itu.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) juga sependapat dengan Airlangga
"Itu masa depan bersama kita," imbuhnya.
Bisa Timbulkan Multitafsir
Waketum NasDem, Ahmad Ali, mengaku kaget mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan punya data intelijen terkait arah partai politik. Keterangan itu disampaikan Jokowi di hadapan publik. Menurutnya apa yang disampaikan Jokowi itu menimbulkan multitafsir.
"Ya kita kaget lah ya, kalau kemudian Pak Jokowi sebagai Presiden itu memiliki semua itu. Karena memang perangkat beliau cukup banyak,""kata Ali saat dihubungi, Sabtu (16/9/2023).
"Ya memang saya agak kaget ketika itu disampaikan ke publik. Mestinya itu kan harusnya nggak disampaikan ke publik sehingga tidak muncul multitafsir," lanjutnya.
Ali menilai wajar Jokowi memiliki data tersebut karena merupakan kepala negara. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi itu sebagai upaya mencegah terjadinya kegaduhan
"Walaupun secara substantif kan tidak ada nama, hanya penegasan statement. Walaupun tidak disampaikan, saya pikir semua orang udah tahu sebagai kepala negara pemerintahan memiliki semua data-data itu dan harus memiliki itu karena itu sebagai upaya pencegahan, deteksi dini lah ketika ada bukan cuma parpol," ucapnya.
"Harusnya semua kelompok-kelompok bernegara memiliki data itu kan. Potensi terjadinya kegaduhan," imbuhnya.
Pernyataan yang Logis
Baca Juga: Jokowi Ajak PM Lee Kelola Kawasan Industri Halal Sidoarjo
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai pernyataan Jokowi hal yang logis. Anggota DPR RI ini mengatakan Jokowi memang punya banyak instrumen kenegaraan untuk mendapatkan informasi. "Ya logis kalau presiden pasti tahu, begitu," kata Masinton di Warung Wow, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).
"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan. Baik itu ada BIN, ada intelijen kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden," sambung dia.
Asal tak Sadap
Partai Demokrat menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan mengetahui isi dan arah partai politik (parpol). Demokrat tidak mau berprasangka buruk terhadap Jokowi.
"Kami berbaik sangka dan tak merasa terganggu dengan pernyataan Pak Jokowi tersebut. Kami memahami, bahwa sebagai Presiden, tentunya Pak Jokowi setiap hari menerima laporan Intelijen. Namun terkait dengan arah parpol yang disampaikan Pak Jokowi, kami menilai itu hanya merupakan hasil analisis berdasarkan informasi intelijen saja, bukan hasil intersepsi (penyadapan, red) terhadap keputusan atau dokumen partai yang bersifat konfidensial," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani saat dihubungi, Sabtu (16/9/2023).
Kamhar memperkirakan data intelijen yang didapat Jokowi berdasarkan saintifik. Namun, jika data intelijen yang didapat dengan cara menyadap, Kamhar mengatakan hal itu sangat berbahaya dan mencederai demokrasi.
"Artinya, informasi yang dimiliki adalah informasi yang kategori dan diperolehnya dengan cara-cara saintifik, bukan informasi yang diperoleh dengan cara menyadap atau cara-cara yang melanggar hukum," ujarnya.
"Jika informasi itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak semestinya, tentu itu sangat berbahaya. Tak hanya mencederai demokrasi yang mengarah pada pemerintahan otoriter atau totaliter, itu juga bentuk abuse of power," lanjutnya.
Baca Juga: Apple Investasi Rp 1,6 Triliun, Microsoft Rp 14 Triliun
Kamhar menyarankan agar Jokowi lebih selektif dalam menyampaikan sesuatu. Terlebih dalam membuat pernyataan.
"Jadi untuk menghindari polemik yang tidak perlu, ada baiknya Pak Jokowi lebih selektif dalam membuat pernyataan," imbuhnya.
Pernyataan Wajar
PKS menganggap wajar data itu dimiliki Jokowi karena merupakan kepala negara.
"Lucu aja. Ya pastilah. Kan beliau kepala negara," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Sabtu (16/9/2023).
PKS berpandangan data yang dikantongi Jokowi itu bukan untuk cawe-cawe. Melainkan, kata Mardani, untuk membantu agar tiap partai bisa menjadi kontributor peradaban.
"Maksudnya pasti bukan untuk cawe-cawe. Tapi untuk bantu agar tiap partai sehat dan jadi kontributor peradaban bagi bangsa," ujarnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
