SurabayaPagi, Surabaya - Pembongkaran tugu perguruan silat yang diduga kerap menjadi perselisihan antara perguruan silat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kembali dilakukan.
Pembakaran tugu silat tersebut dilakukan guna dilakukannya ahli fungsi untuk hal yang lebih membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Pembongkaran tugu silat berjalan dengan kondusif ini disaksikan langsung oleh Forkopimda Kabupaten Madiun serta Forkopimcam masing-masing wilayah.
Diantaranya kapolres madiun, Dandim 0803 Madiun, kasatpol PP kab Madiun, bakesbangpol kab Madiun, Dinas PUPR Jatim, dan beberapa pejabat lain.
Delapan tugu perguruan silat yang dilakukan pembongkaran, mulai dari Tugu di wilayah Kan. Madiun dimulai dari sisi sebelah timur yaitu Kec. Saradan sampai dengan Ds. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun.
Beberapa tugu yang dibongkar dilakukan ahli fungsi yang keseluruhannya berada di atas tanah milih negara.
Pada saat pengeksekusian, satu tugu yang terdapat di dusun Ledakan, desa Sugih Waras, Kecamatan Saradan mendapat penolakan dari warga.
Hal tersebut dikarenakan bahwa warga beranggapan bahwa tugu tersebut berada diatas tanah pribadi dan bukan tanah milik negara.
Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, petugas dari kementrian PUPR melakukan pengukuran ulang batas tanah milik pribadi dan milik Negara, sehingga diketahui bahwa tanah tersebut adalah benar milik Negara.
“Saya disini untuk melakukan pengukuran atas klaim dari warga terkait kepastian lokasi berdirinya tugu PSHW, yang diklaim berada di atas tanah milik pribadi.” Terang Sriyono, petugas dari kementrian PUPR perwakilan pelaksanaan jalan nasional Jawa - Bali.
Dalam pengukuran tersebut, diketahui bahu jalan masih memiliki luas 7 meter ditandai dengan adanya patok milik negara, sementara kebedaraan tugu masih berjarak 4 meter masuk berada di wilayah bahu jalan, sehingga keberadaan tugu tersebut masih berdiri diatas tanah milik negara.
“Setelah dilakukan pengukuran, keberadaan tugu tersebut berdiri di jarak 4 meter dan masuk ke tanah milik Negara, yang ditnadai oleh adanya patok ukuran bahu jalan milik Negara selebar 7 meter," Ujar Sriyono.
Pihak perguruanpun akhirnya menerima adanya pembongkaran tugu tersebut karena mnyadari bahwa tugu tersebut berada di tanah milik negara.
Sementara itu untuk pengalih fungsian beberapa tugu akan difungsikan sebagai tugu selamat datang, dan tugu kesenian. Byb
Editor : Redaksi
