PB IDI Luncurkan Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia 2023

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meluncurkan Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia 2023. Remunerasi dokter adalah semua bentuk penghargaan yang diterima seorang dokter dalam menjalankan pekerjaan profesinya, berbentuk finansial langsung maupun finansial tidak langsung.

Sistem remunerasi dokter mempunyai tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Meningkatkan kinerja dokter, Meningkatkan integritas dokter, Menjamin kesejahteraan dokter, Meningkatkan kinerja fasilitas kesehatan, serta Memperbaiki distribusi dokter.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan bahwa tujuan diterbitkannya buku ini adalah agar terbentuk sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan bagi dokter Indonesia yang telah melaksanakan tugas keprofesiannya.

“Sistem yang disusun ini diharapkan akan meningkatkan performa dan kinerja dokter yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dimana dokter tersebut menjalankan tugas keprofesiannya. Sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan ini diharapkan pula dapat menjaga marwah profesi kedokteran dan integritas Dokter Indonesia. sistem remunerasi dokter yang baik akan mendorong penyebaran dan distribusi dokter secara lebih merata di seluruh Indonesia.”

Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk tata kelola di bidang pembiayaan dan remunerasi. Sistem remunerasi yang diharapkan adalah yang remunerasi yang mengapresiasi kinerja para knowledge worker ini yang berbasis pada kelayakan dan rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut berlaku bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya bagi para dokter, namun juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pemberi kerja.

Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia ini disusun oleh Bidang Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional PB IDI beserta representatif dari seluruh Perhimpunan yang bernaung di bawah payung Ikatan Dokter Indonesia.

Ketua Bidang Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional PB IDI, DR. Dr. Misbahul Munir menjelaskan bahwa sistem remunerasi dalam Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia yang menggunakan pendekatan 3 P : Pay for Position (P1), Pay for Performance (P2), Pay for People (P3).

“Pedoman ini disusun untuk dapat diterapkan bagi dokter purna waktu, maupun dokter paruh waktu; baik yang bekerja di di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun tersier, milik Pemerintah maupun di swasta,” jelas dr Misbahul.

Ketua Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia 2023, Dr. Ken Ramadhan, SpU(K) menyampaikan, Dalam penyusunannya, pedoman remunerasi ini mendapat masukan dari seluruh perwakilan perhimpunan kesehatan dibawah naungan PB IDI dan pengelolaan data dan informasi oleh tim penyusun. Kematangan proses ini diharapkan menjadikan panduan ini semakin kokoh karena telah melalui metodologi yang berlapis.

“PB IDI berharap Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia ini dapat menjadi menjadi pedoman dasar untuk menghargai dokter, sehingga dokter dapat bekerja dengan tenang, bekerja dengan kualitas yang baik, ramah, berperilaku baik, menghasilkan daya kompetisi SDM dokter dan dokter spesialis yang kuat dan siap bersama-sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi tantangan, termasuk pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan Pedoman yang baku ini maka selanjutnya perlu dikawal dalam pelaksanaannya. Keterlibatan semua pihak melalui komunikasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai era kesejahtaraan bagi semua.” tutup Dr Adib.

PB IDI juga menyampaikan keterbukaan bahwa senantiasa terdapat perubahan teknologi informasi kedokteran dan pengembangan keilmuan terkait serta beragam kondisi internal dan eksteral yang membutuhkan penyesuaian. Dengan demikian perbaikan secara berkelanjutan perlu dilakukan sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia dibuat pada tahun 2013 dan 2016.

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…