SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kegiatan impor sejumlah produk diperketat guna melindungi pelaku usaha dalam negeri. Produk-produk yang menjadi perhatian adalah baju, kosmetik, obat-obatan dan mainan anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan secara rinci produk yang menjadi fokus Presiden terkait pengetatan impor.
"Presiden fokus ke pengetatan impor komoditas tertentu. Komoditas yang dipilih adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesorisnya, dan juga produksi tas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat internal kabinet di Istana Negara, Jumat (6/10/2023).
Airlangga juga mengaku bahwa pemerintah mendengar keluhan asosiasi pengusaha maupun masyarakat terkait banyaknya barang impor yang masuk serta penjualan barang asing di e-commerce.
"Impor ini tentunya akan mengganggu pangsa pasar produksi dalam negeri kemudian juga maraknya impor ilegal pakaian bekas dan juga di sektor industri tekstil terjadi PHK," jelasnya.
Adapun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.
"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital Meet Up 2023, Kamis (5/10/2023).
Teten berpendapat bahwa, UMKM lokal sulit bersaing karena diproduksi dengan alat-alat sederhana serta memiliki model bisnisnya yang masih sederhana. Jika kondisi itu tidak diperbaiki, maka UMKM akan mengalami stagnasi market dan pasar dalam negeri akan diserbu produk-produk impor.
Ia mengungkapkan ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama, karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.
Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat. ac
Editor : Redaksi
