SURABAYAPAGI, Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil meraih anugerah gelar Doktor Honoris Causa (HC UA) Bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), di Airlangga Convention Center, Surabaya, Minggu, (15/10/2023).
Pada kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan orasi ilmiahnya bertajuk Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan didepan Rektor, jajaran pimpinan Unair, serta ribuan wisudawan program sarjana.
Menurutnya, dalam reformasi perlindungan sosial perlu dilakukan beberapa langkah strategis untuk mencapai tujuan.
Diantaranya, yang pertama melalui transformasi Basis Data Terpadu (BDT) menuju sistem pendataan terintegrasi, Satu Data.
Kebijakan BDT tersebut mencakup strategi perluasan cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari sebelumnya 40 persen penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah.
"Melalui perluasan basis data ini diharapkan pelaksanaan program bansos dan subsidi dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Khofifah, di Airlangga Convention Center (ACC), Kampus C Unair, Surabaya, Minggu, (15/10/2023).
Selanjutnya, yang kedua yakni dengan penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis non tunai.
Menurut Khofifah, hal itu diharapkan bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasarkan prinsip 5T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi).
Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan program-program perlindungan sosial secara bertahap, yakni program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), program Kartu Sembako atau sekarang Bantuan Pangan Non Tunai.
Tentu hal itu penting dilakukan, supaya anggaran tepat sasaran untuk penerima manfaat.
Sedangkan yang keempat yakni sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan, diantaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan.
Selain itu, Khofifah juga memaparkan bahwa berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dulunya terdapat di berbagai kementerian, kemudian diintegrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi dulu bansos itu ada di berbagai kementerian. Sehingga kartunya banyak, jadi orang makin miskin, dompetnya makin tebal karena banyak kartu,"
"Kemudian Pak Presiden meminta untuk mengintegrasikan bansos itu menjadi satu kartu," sambungnya.
Atas integrasi tersebut, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga menjadi referensi untuk mengintervensi supaya ada komplementaritas.
"Terdahulu bansos ini tidak terkoneksi satu dengan yang lain, sekarang terintegrasi dalam satu kartu Keluarga Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat disinergikan antar kementerian untuk penyaluran berbagai bansos," papar gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Tak luput, Khofifah juga berterimakasih kepada berbagai pihak terutama keluarga yanga telah mendukung penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa tersebut.
"Tak lupa kepada keluarga saya, anak-anak saya. Terima kasih atas semua dorongan dan perhatian yang tulus sehingga bisa mendapatkan kehormatan ini. Terimakasih untuk seluruh cinta dari keluarga," ungkap Khofifah.
"Terimakasih buat semua relawan PKH di seluruh Indonesia, kepada para relawan sosial yang lainnya TKSK, dan lainnya. Terimakasih atas seluruh dedikasi, pengabdian dan pengorbanan melayani masyarakat. Semoga menjadi amal jariyah panjenengan semua," pungkasnya.Ain/ana
Editor : Mariana Setiawati
