SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menerima Penghargaan Insentif Fiskal Tahun 2023 atas komitmen yang telah dilakukan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Ika Puspitasari dalam Rakornas dan penyerahan penghargaan insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/11/2023).
“Alhamdulillah Kota Mojokerto menerima dana insentif dari Pemerintah Pusat,” kata Ning Ita sapaan akrab wali kota usai mengikuti Rakornas dalam keterangannya di Mojokerto.
Pemberian insentif fiskal kepada daerah ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden No.4/2022 tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 350 Tahun 2023 DIF yang diterima Kota Mojokerto adalah sebesar Rp6.495.119.000.
Ning Ita menyampaikan bahwa insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya diterima maupun dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program untuk penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penurunan stunting serta peningkatan investasi,” ujarnya.
Dalam penurunan kemiskinan ekstrem terdapat tiga indikator penilaian yaitu penurunan penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Penduduk miskin sudah turun menjadi 5,98 persen pada tahun 2022 dari 6,39 persen pada tahun 2021. Nilai itu lebih rendah daripada persentase di Jawa Timur berada di angka 11,16 persen dan nasional sebesar 10,03 persen.
Seiring dengan semakin menurunnya angka kemiskinan, TPT juga menurun dari 5,05 persen di tahun 2022 menjadi 4,73 persen di tahun 2023. Sementara untuk IPM Kota Mojokerto sudah masuk kategori tinggi pada angka 79,32.
Di samping ketiga indikator tersebut kinerja pelayanan dasar juga berpengaruh di antaranya penurunan stunting dimana pada bulan September 2023 berdasar data E- Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) jumlah anak stunting sudah pada posisi 2,26 persen atau sekitar 126 anak.
SPM dalam bidang pendidikan juga sudah hampir tercapai secara sempurna di tahun 2022 yaitu 99,81.
Pelayanan dasar lainnya adalah akses sanitasi yang layak serta pengelolaan air minum. Dimana di Kota Mojokerto pada tahun 2022, berdasarkan data BPS 95,59 persen warga sudah mendapatkan akses sanitasi yang layak. Demikian halnya dengan akses air minum, 97,35 persen warga sudah terpenuhi akses air minum yang layak. Dwi
Editor : Moch Ilham
