SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Eksekutif dan legislatif sudah mulai membahas Rancangan APBD Tahun 2024, pada rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD TA 2024, Senin (13/11/2023) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kabupaten Lamongan.
Namun pembahasan RAPBD ini konon tidak dalam kondisi seperti biasanya, lantaran dibahas saat situasi keuangan Pemerintah daerah dalam kondisi tidak sehat, bahkan sejumlah pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik sebagian akan dibayar pada tahun berikutnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Khusnul Yaqin, saat dihubungi membenarkan kondisi keuangan daerah saat ini dalam kondisi tidak sehat, lantaran sejumlah suplay dana yang dari Pemerintah Pusat tersendat. "Iya benar kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kondisi tidak sehat," akunya tanpa menyebut berapa defisit keuangan sekarang ini.
Tersendatnya transferan dari pemerintah pusat itu salah satunya adalah dana bagi hasil. Karena kondisi keuangan yang tidak baik itu, sejumlah pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang sudah berjalan, atau yang sudah lelang sebagian pembayarannya akan ditunda tahun depan.
Agar ada kepastian pembayaran itu lanjutnya, organisasi perangkat daerah yang kebetulan ada kegiatan untuk tetap melakukan pengajuan SPM beserta kelengkapannya, setelah itu akan diterbitkan pengakuan hutang dari pemerintah kepada pihak ketiga/rekanan. "Prosesnya seperti itu, pemerintah tetap membayar yang menjadi tanggungannya, meski akan dibayar tunda pada tahun depan," terangnya.
Adapun kegiatan satuan kerja yang belum sampai dilaksanakan, ada kebijakan untuk ditunda penyerapannya, dan akan kembali dimasukan dalam APBD 2024 yang aman datang. "Ya terpaksa kalau ada program yang masih rencana-rencana otomatis cancel gitu saja," jelasnya.
Sementara itu, bupati Yuhronur Efendi saat menyampaikan nota keuangan Raperda APBD 2024, menuturkan bahwa perumusan ini akan menciptakan suasana kebijakan pembangunan yang lebih terbuka saling mengisi, efektif, dan saling berkualitas untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin menantang dan beragam.
Dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan tentang APBD 2024 yang disampaikan orang nomor 1 di Kota Soto, total pendapatan pada 2024 diproyeksikan sebesar 3 triliun 450 miliar 38 juta 231 ratus 950 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 6,6% jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023.
Rincian Rancangan APBD 2024 itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 527,71 miliar, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar 2 triliun 920 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2 miliar.
Dengan arsitektur APBD Tahun anggaran 2024 tersebut, akan diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai dengan efektivitas dalam mendorong aktivasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut selaras dengan tema rencana kerja pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2024 yakni "aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan sebesar 4,71%, rasio gini sebesar 0,29, prosentase penduduk miskin ditargetkan menurun hingga 12,92%, indeks pembangunan manusia diperkirakan sebesar 73,95, indeks kualitas layanan infrastruktur dikendalikan sebesar 81, indeks kesalahan sosial diperkirakan sebesar 64,2, dan indeks reformasi birokrasi sebesar 70,5%.
Dalam Keuangan Rancangan Peraturan tentang APBD 2024 yang diserahkan Pak Yes ke DPRD Kabupaten Lamongan, didalamnya terdapat komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan yang memfokuskan energi dan perhatian pada beberapa sektor meliputi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, teknologi, perindustrian, dan sektor politik dan ketertiban umum.
"Dialokasikan bantuan partai politik dukungan operasional dan pengamanan untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan," pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
