SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Defisit anggaran yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi momok mandegnya beberapa program prioritas. Bahkan sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah pasrah dan pilih realistis tidak menjalankan program, sebagian OPD mengaku masih optimis kegiatannya bisa terbayar semua sampai akhir tahun ini.
PU Dinas Bina Marga misalnya, masih berharap dan optimis semua kegiatannya bisa cair sesuai rencana, meski keadaan keuangan pemerintah kabupaten dalam kondisi tidak sehat. "Mudah-mudahan bisa terbayar semua di tahun ini mas," ujar Sujarwo Kepala Dinas PU Bina Marga saat dikonfirmasi surabayapagi.com, Selasa, (14/11/3023).
Saat didesak berapa kegiatan yang ada di PU Bina Marga, dan yang belum terbayar dan sudah terbayar, pria yang juga mantan jurnalis yang menjadi salah satu pejabat eselon II kepercayaan bupati ini, enggan menjawab pertanyaan dari surabayapagi.com.
Terpisah, Gunadi Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Lamongan, saat dikonfirmasi mengaku lebih realistis dan tidak mendesak pihak keuangan untuk mencairkan semua kegiatan yang ada di dinasnya, karena memang kondisi keuangan pemerintah dalam kondisi tidak sehat.
Meski demikian mayoritas kegiatan fisik dan non fisik di dinasnya mayoritas sudah terbayar sampai pertengahan November ini. "Sampai saat ini mayoritas kegiatan di dinas kami sudah terbayar,"ujarnya.
Kegiatan di dinasnya baik fisik atau non fisik ada sekitar 203 kegiatan. Dari jumlah itu lanjutnya, hanya ada dua kegiatan yang tertunda pembayaran dan akan di bayar pada tahun depan. "Ada dua kegiatan yang bayarnya akan dilakukan pada tahun depan SPM sudah kamu ajukan," ungkapan ya.
Dua pekerjaan yang tertunda pembayarannya kata Gunadi, adalah kegiatan pembangunan pengamanan pantai, dan rehabilitasi kanal banjir yang kalau ditotal keduanya mencapai Rp 1.846.332.050 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta, tuga ratus tiga puluh dua ribu).
Sekedar diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini dalam kondisi tidak sehat, lantaran sejumlah suplay dana yang dari Pemerintah Pusat tersendat. "Iya benar kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kondisi tidak sehat," kata Khusnul Yaqin Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Tersendatnya transferan dari pemerintah pusat itu salah satunya adalah dana bagi hasil. Karena kondisi keuangan yang tidak baik itu, sejumlah pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang sudah berjalan, atau yang sudah lelang sebagian pembayarannya akan ditunda tahun depan.
Agar ada kepastian pembayaran itu lanjutnya, organisasi perangkat daerah yang kebetulan ada kegiatan untuk tetap melakukan pengajuan SPM beserta kelengkapannya, setelah itu akan diterbitkan pengakuan hutang dari pemerintah kepada pihak ketiga/rekanan. "Prosesnya seperti itu, pemerintah tetap membayar yang menjadi tanggungannya, meski akan dibayar tunda pada tahun depan," terangnya.
Adapun kegiatan satuan kerja yang belum sampai dilaksanakan, ada kebijakan untuk ditunda penyerapannya, dan akan kembali dimasukan dalam APBD 2024 yang aman datang. "Ya terpaksa kalau ada program yang masih rencana-rencana otomatis cancel gitu saja," jelasnya. jir
Editor : Moch Ilham
