SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Penyedia menu pemberian makanan tambahan (PMT) dalam program pos pemulihan gizi (PPG) yang dinaungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, mengakui jika sayur sup yang diberikan untuk ibu hamil (bumil) dan balita stunting terdapat ulat.
Manager PT Karya Pariwisata Indonesia, Riyadi Saputra mengakui bahwa ada keteledoran dari qualiti control, sehingga membuat ulat tersebut masuk dalam sup untuk balita stunting.
PT Karya Pariwisata Indonesia beralamatkan di Jalan Sukarno Hatta 55 Kabupaten Jombang merupakan pemenang yang dipilih Dinkes melalui e-katalog, sebagai penyedia menu pemberian makanan tambahan (PMT) dalam program pos pemulihan gizi (PPG).
Dijelaskan Riyadi, ulat itu hanya ada di sayuran sup untuk diberikan pada balita stunting. Bukan pada susu. Karena pihaknya hanya menyediakan nasi, ayam goreng, sayuran, dan buah pisang, bukan susu.
"Saya memohon maaf. Karena memang loss kontrol. Dan kesalahan dari kita (pihak penyedia). Atau human eror," kata Riyadi Rabu (15/11/2023).
Ia pun mengaku sebenarnya dalam standar operasional prosedur (SOP) pengolahan sayur itu, dilakukan dengan cara yang cukup ketat. Namun, lagi-lagi kesalahan manusia menjadi penyebab terjadinya ulat masuk ke dalam sup balita stunting.
"Ulat itu dari sayur, sayur sup. Dan karena jumlahnya banyak, mungkin kualiti kontrol dari temen-temen ini yang loss, tapi sebenarnya sudah melalui tahap pencucian yang sesuai dengan standar yang kita lakukan," kata Riyadi.
"Memang begitu ada temuan itu, ada ulat sayur di sup nya. Tapi kita kan udah melakukan penggantian, cuman karena berhubung sudah naik (ke Dinkes), saya sampaikan bahwa memang itu adalah human eror dari pihak kita," tandasnya.
Ia pun mengatakan, menu PMT lokal pada ibu hamil (Bumil) di hari pertama PPG adalah, nasi putih, ayam Klaten, tahu, wortel, buncis sama pisang.
"Buncis wortel ini dijadikan sayur sop. Sedangkan untuk balita stunting menunya hari pertama, nasi putih, ayam crispy, sayur bening bayam, sama telur puyuh dan pisang. Cuman itu saja, sesuai dengan menu yang disetujui (Dinkes) ke kita," ujarnya.
Ia pun mengaku bila seandainya program PPG ini berjalan, menu PMT lokal yang direkomendasikan Dinkes untuk, dibagikan ke 4.075 ibu hamil, serta balita stunting dan wasting sebanyak 22.050 balita selalu berubah setiap harinya.
"Setiap hari berubah, namun karena adanya temuan itu, dari pihak Dinkes memberikan warning yang keras ke kita, karena kita juga mengakui kesalahan kita karena human eror tadi, dari pihak Dinkes mewarning, dan menyetop," tutur Riyadi.
Ia pun membeberkan harga satuan untuk satu menu PMT lokal untuk Bumil dan balita stunting. Besaran harganya pun berbeda. Harga tersebut sudah dikenakan potongan pajak PPN dan PPh.
"Kalau yang bumil, kalau harga sesuai dengan kesepakatan kemarin, setelah dipotong pajak, yang bumil Rp 18.920. Kalau yang balita itu Rp 14.530, itu setelah dipotong pajak mas 12 persen," kata Riyadi yang juga manager hotel di jalan Sukarno Hatta 55, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan.
Saat ditanya apakah nantinya program PPG akan dilanjutkan kembali dengan penyedia menu PMT lokal dari perusahaan dia. Ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kabar terkait keberlanjutan program tersebut.
"Sudah diputuskan. Tapi saya belum dapat info apa-apa. Karena dari Dinkes sudah memutuskan dan kita terima. Untuk kelanjutan kita belum tau. Tapi kita memang pastinya mengalami kerugian, dan dengan lapang dada kita terima. Dan memang kalau kesepakatan tidak sesuai ya kita siap diputus," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran insentif fiskal untuk penanganan stunting di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mencapai 6,2 miliar.
Namun, tidak semua anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, yang masuk dalam program pos pemulihan gizi (PPG).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, Budi Nugroho menjelaskan, dalam program PPG, yang rencananya dilaksanakan selama 1 bulan kedepan. Dinkes menyiapkan anggaran mencapai Rp 3.711.229.500, untuk PMT lokal.
Dan setelah adanya komplain masyarakat terkait kualitas makanan yang tak layak konsumsi itu, Dinkes menghentikan pelaksanaan PPG yang sebenarnya dimulai tanggal 13 November 2023 kemarin.
"Itu baru mulai kemarin dan sekarang sudah dihentikan," kata Budi Nugroho, Rabu (15/11/2023).
Ia merinci, anggaran sebesar 3,7 miliar itu, dipergunakan untuk membiayai pengadaan PMT lokal yang dilakukan secara e-katalog.
Menu PMT lokal tersebut, dibagikan ke 4.075 ibu hamil, serta balita stunting dan wasting sebanyak 22.050 balita. "Harga satu makanan untuk ibu hamil sebesar Rp 21.500 sedangkan untuk balita Rp 16.500. Harga itu belum termasuk dipotong pajak," ujarnya.
Dalam sehari, sambung Budi, anggaran yang dikeluarkan untuk menu PMT mencapai Rp 90.287.500. "Jadi itu belum dibayarkan ke penyedia. Hanya satu hari kemarin saja," tuturnya.
Ia pun menjelaskan, penyedia menu PMT untuk bumil dan balita stunting yakni PT Karya Pariwisata Indonesia, yang berkantor di Jl Sukarno Hatta 55. Atau lebih tepatnya adalah Green Red Hotel.
"Iya PT itu. Jadi ini kita hentikan dulu kami juga redesain lagi programnya," kata Budi.
Berdasarkan hasil evaluasi, Budi mengaku nantinya penyedia makanan akan dibagi per kecamatan. Sehingga, tidak terlalu membankan apabila dikerjakan oleh satu penyedia saja.
"Kalau satu penyedia ngayai satu kabupaten sepertinya keberatan. Nanti dibagi perkecamatan. Tapi tetap penyedia harus masuk e-katalog," ujarnya. Sarep
Editor : Moch Ilham
