SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Sebanyak sebelas desa di kecamatan Rubaru ada empat desa yang terindikasi adanya kelompok tani fiktif yang mendapat bantuan dari pemerintah Kab. Sumenep.
Keempat Desa tersebut adalah, Desa Duko, Desa Basoka, Desa Pakondang dan Desa Matanair, keempat Desa itu menjadi atensi tim kami untuk dapat mengungkap pelaku kejahatan yang mengatasnamakan kelompok untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Tercatat Sejarah, SMAN I Arjasa Sumenep Peraih OSN Kabupaten Terbanyak Tahun 2024
Hal tersebut disampaikan oleh ketua LSM Super Kab. Sumenep, kepada Surabaya pagi.
Menurut Zaini, Aduan anggota kelompok tani di dusun padatar timur Kecamatan Rubaru yang mengaku tidak tahu jika KTP miliknya dimasukkan kedalam satu kelompok, dan kelompoknya ditengarai telah mendapat bantuan dari pemerintah.
Kemudian dari temuan tersebut, saya sebarkan tim investigasi di berbagai titik desa yang ada di kecamatan Rubaru, lalu ditemukannya kelompok fiktif lewat anggota kelompok yang tidak dilibatkan dalam kegiatan kelompoknya. Tegasnya
"Awalnya saya hanya mendapat aduan dari anggota kelompok di desa Duko baru setelah itu mencuat dan akhirnya banyak di desa yang lain mulai terbuka dan mengungkap akan adanya kelompok fiktif"
Namun dikatakan Zaini, pada saat dirinya melakukan klarifikasi ke BPP, kecamatan Rubaru, pihaknya mengaku bahwa tak ada kelompok tani fiktif, karena pada saat akan diterbitkannya piagam kelompok tani mereka melengkapi administrasi KTP dan KK, kok bisa dibilang fiktif, katanya, tiru Zaini.
Secara administrasi, kata zaini, sudah benar, namun keabsahan dan kebenaran anggota kelompok belum tentu, bisa jadi hanya pinjam KTP dan dicatut untuk didaftarkan dalam satu kelompok, nah ini yang bermasalah. Kilahnya
Maka sambungnya, mengantisipasi hal tersebut, Zaini meminta agar DKPP melakukan pendataan ulang terhadap sejumlah kelompok yang ditengarai fiktif di empat Desa di kecamatan Rubaru kab. Sumenep. Tudingnya.
Baca Juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
Selain itu, kata Zaini, pihaknya menyoal adanya bantuan yang telah diberikan kepada kelompok fiktif itu atas dasar yang tidak sah, karena bantuan itu hanya di monopoli oleh ketua kelompoknya saja.
"Maka hasil investigasi saya dengan Tim hanya untuk meluruskan persoalan yang dilaporkan anggota kelompok kepada lembaga kami, tentu, tugas kami meminta agar oknum yang memiliki kedekatan dengan pak Kadis DKPP dan BPP di kecamatan Rubaru untuk tidak memanfaatkan kelompok tani di bawah.
Karena, sambungnya, informasi yang saya terima di bawah, Kelompok Wanita Tani (KWT) mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan rata-rata ketua KWT itu kebanyakan dari istri ketua Kelompok Tani, jadi suami dan istri itu sama-sama mendapatkan bantuan. Tegas Zaini
Jadi kata Zaini, penyalahgunaan bantuan pemerintah itu diduga banyak bancaan oknum untuk melegalkan kelompok fiktif agar mendapatkan bantuan. Pungkasnya
Baca Juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Sementara, Tim Investigasi, Ardi mengaku hanya menjalankan perintah atasannya untuk melakukan klarifikasi di bawah kepada kelompok yang diduga fiktif, dari hasil temuannya, banyak kejanggalan kelompok tani fiktif.
Bahkan parahnya lagi, kata Ardi, ketua kelompok Tani suaminya dan ketua wanita tani (KWT) istrinya, jadi suami dan istri sama-sama mendapatkan bantuan.
"Saya akan terus mengembangkan info-info di bawah, terkait banyaknya kelompok fiktif yang dijadikan bancaan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah"
Sementara kepala DKPP Kab. Sumenep, setiap kali dikunjungi reporter selalu tidak ada di kantor, kata salah satu staffnya Bapak sedang keluar, balik lagi nanti Mas, ungkapnya. AR
Editor : Moch Ilham
