Pemerintah Bakal Tiru China, Larang E-commerce Jual Barang di Bawah HPP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. SP/ JKT
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. SP/ JKT

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Indonesia ingin menerapkan sistem aturan e-commerce yang sama dengan China. Salah satunya dengan tidak boleh menjual sesuatu di e-commerce di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

China disebut menerapkan peraturan tersebut agar e-commerce tidak melakukan dumping dan predatory pricing.

"Jadi kita harus meniru China. Kalau di China saya kira sudah ada pengaturan bahwa platform digital e-commerce itu tak boleh ada yang memonopoli market," kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Bahkan, dirinya telah mengusulkan hal tersebut di rapat antar menteri. Dan aturan tersebut akan terkandung dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

"20-30 persen itu satu hal yang wajar, tapi kalau ada yang kuasai 70-80 persen market itu bisnis yang tidak berkelanjutan," lanjutnya, Rabu (29/11/20230.

Menurut Teten, akar dari predatory pricing itu adalah e-commerce yang melakukan praktik bakar uang. Dengan membakar uang, e-commerce bisa memberikan ongkos kirim gratis serta menjual produk semurah mungkin alias melakukan predatory pricing.

Nah, Teten memandang praktik bakar uang yang terus dilakukan e-commerce untuk meningkatkan valuasi bisnis dan pangsa pasar mereka, tidak mencerminkan model bisnis yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, yang Teten usulkan untuk diatur pemerintah adalah larangan e-commerce melakukan predatory pricing. Kemudian, menurut dia, praktik bakar uang disebut akan memukul e-commerce itu sendiri.

Serta, berpotensi menimbulkan monopoli pasar digital oleh salah satu platform karena kekuatan kapital yang sangat besar.

Di sisi lain, praktik bakar uang bisa juga memukul pelaku UMKM dan pedagang offline. Teten pun mengatakan usulan aturan HPP telah disepakati di rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Permendag 31/2023 ini baru dievaluasi setelah 3 bulan. Ini kan baru sebulan, jadi kita tunggu 2 bulan lagi. Tapi itu harus, kalau kita lihat bagaimana China jaga jangan sampai di pasar digital mereka didominasi platform, mereka terapkan aturan itu," ujar Teten. jk-03/dsy

Tag :

Berita Terbaru

Pemprov Jatim Siapkan Pola Kerja ASN Saat Ramadan Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Pemprov Jatim Siapkan Pola Kerja ASN Saat Ramadan Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Jumat, 13 Mar 2026 04:15 WIB

Jumat, 13 Mar 2026 04:15 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pengaturan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2…

Pemindahan Ibu Kota Mojokerto: Antara Ambisi Pembangunan dan Ujian Tata Kelola

Pemindahan Ibu Kota Mojokerto: Antara Ambisi Pembangunan dan Ujian Tata Kelola

Jumat, 13 Mar 2026 03:09 WIB

Jumat, 13 Mar 2026 03:09 WIB

RENCANA pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Mojokerto ke Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sejak awal diposisikan sebagai salah satu program…

Di Tengah Narasi Bela UMKM, Khofifah Ajak Siswa SLB Belanja di Mal

Di Tengah Narasi Bela UMKM, Khofifah Ajak Siswa SLB Belanja di Mal

Kamis, 12 Mar 2026 20:25 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 20:25 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM,Madiun - Di tengah gencarnya narasi keberpihakan pada UMKM dan pasar rakyat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa justru mengajak pul…

Bupati Masih Bisa Jadi "Ratu" di Daerah

Bupati Masih Bisa Jadi "Ratu" di Daerah

Kamis, 12 Mar 2026 19:39 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:39 WIB

KPK Ungkap Temuan Korupsi di Kabupaten Pekalongan Hingga Rp 46 Miliar oleh Keluarga Mantan Pedangdut   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bupati Pekalongan nonaktif …

Desakan DK PBB tak Dihiraukan Iran

Desakan DK PBB tak Dihiraukan Iran

Kamis, 12 Mar 2026 19:34 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:34 WIB

Trump Isyaratkan Akhiri Perang, Karena Harga Minyak   SURABAYAPAGI.COM, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (11/3) …

Hentikan Aksi Militer di Kawasan Timur Tengah

Hentikan Aksi Militer di Kawasan Timur Tengah

Kamis, 12 Mar 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto…