.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 11.830.844.400 (Rp 11,8 miliar). Antara lain terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September tahun lalu.
Hasbi Hasan juga didakwa terima uang dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudi Noviandri pada Februari 2021. Uang diterima melalui Anggota TNI atau Pengamanan Khusus Pimpinan Biro Umum Mahkamah Agung RI, Danil Afrianto.
Yudi Noviandri yang kini menjabat sebagai Ketua PN Muara Enim itu memberikan uang tersebut supaya Hasbi Hasan membantu kelancaran anggaran pembangunan gedung PN Pangkalan Balai.
“Supaya terdakwa selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI yang memiliki kewenangan dalam penganggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI membantu anggaran pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,” kata Jaksa KPK Ariawan Agustiartono dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Terima Gratifikasi dari Notaris
Tidak hanya dari Ketua PN Pangkalan Balai, Sekretaris MA ini juga menerima gratifikasi dari dari notaris rekanan dari CV. Urban Beuty / MS Glow, Devi Herlina dan Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah.
Jaksa KPK menyebut, Hasbi Hasan keliling Bali bersama Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol dengan fasilitas Helikopter Belt 505 dengan Register PK WSU senilai Rp 7.500.000 dengan kode pemesanan free of charge (FoC) pada Januari 2021.
Hasbi Abaikan Eksepsi
Hasbi tak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. “Kami sudah bicara bahwa kami tidak akan mengajukan eksepsi meskipun ya surat dakwaan kita sudah dengar ada hal-hal yang menurut kami agak nggak pas dan nggak kena. Akan tetapi bagi kami sekarang ini yang perlu adalah untuk segera kita melakukan pemeriksaan perkara ini secara baik dalam arti bahwa semua hal dari perkara ini busa diungkap kebenarannya," kata kuasa hukum Hasbi Hasan, Maqdir Ismail dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Maqdir ingin pembuktian perkara kliennya dilakukan dengan cepat. Dia mengusulkan persidangan digelar dua kali dalam seminggu.
"Oleh karena itu, kami berharap bahwa persidangan akan dilakukan secara cepat kalau perlu Yang Mulia, kami usulkan supaya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan dalam persidangan seminggu dua kali," ujarnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
