.jpg)
Jokowi Akui Belum Satupun Investasi Asing Masuk Proyek IKN
SURABAYAPAGI.COM, IKN - Ternyata kecerdasan Investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menggelinding bak air.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tiba -tiba mengaku bahwa timnya telah dihubungi oleh para investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ganjar menyebut para investor itu tengah mencermati dan menunggu mengenai kondisi politik Indonesia.
Hal itu diungkap Ganjar saat menyambangi IKN, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong yang kini Co-Captain Tim AMIN menyebut bahwa investor sudah sejak awal ragu untuk membiayai Ibu Kota Negara (IKN).
Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Bahlil sebelumnya menyebut investor IKN mulai ragu karena salah satu capres tidak ingin melanjutkan IKN
Uni Emirat Arab Tidak
"Itu non-sense lah, investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan? Buktinya sudah diumumkan bahwa Uni Emirat Arab akan masuk tanam modal di IKN, ternyata tidak,” kata Tom Lembong kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).
Eks Menteri BKPM ini menyebut bahwa kepercayaan investor memang sudah ada sejak awal rencana IKN dan bukan sejak penolakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
Kepercayaan Investor yang Lemah
“Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal, bukan mulai dari sekarang,” ujarnya. Sebelumnya, Anies Baswedan kembali menyebut bakal mengkaji ulang terkait pemindahan ibu kota ke IKN jika dirinya terpilih menjadi Presiden. Namun, Anies mengatakan bahwa menurut undang-undang yang ada, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih dilakukan. “Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies dalam acara Desak Anies di Bandung, Rabu (29/11/2023).
Anggaran Sebesar Rp460 triliun
Pengkajian tersebut, kata Anies menyasar terkait dengan anggaran untuk membangun ibu kota baru di Kaltim. Dirinya menyebut bahwa uang anggaran sebesar Rp460 triliun itu dapat digunakan untuk keperluan anggaran guru PPPK, pembangunan Puskesmas, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan sistem ketahanan nasional. Belum Ada Investor Asing?
Pengakuan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada satupun investasi dari luar negeri atau investasi asing masuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi menjelaskan, baru investor dalam negeri yang terus berinvestasi ke IKN. Usai itu, lanjutnya, barulah investasi asing yang akan masuk.
Pernyataan itu Jokowi sampaikan usai hadiri forum APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis (16/11/2023) waktu setempat.
"Sampai saat ini [investasi asing] belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).
Orang nomor satu di Indonesia mengatakan, pemerintah akan mengutamakan investor asing di beberapa sektor pada tahap pertama pembangunan IKN.
Ganjar Dihubungi Para Investor
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku bahwa timnya telah dihubungi oleh para investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ganjar mengatakan para investor itu tengah mencermati dan menunggu mengenai kondisi politik Indonesia.
Ganjar Skema Pembiayaan IKN
Ganjar akhirnya bicara skema pembiayaan IKN. "Ya mulai banyak lah para investor, negara-negara sahabat mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita. Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan ke mana terhadap mereka-mereka," ujar Ganjar.
"Investor wait and see saya kira karena menunggu iklim politik aja. Iya itu aja, pasti wait and see-nya karena itu," sambungnya.
APBN Sebagai Sumber Pembiayaan
Menurut Ganjar aset negara yang kelak dibangun di IKN Nusantara sebaiknya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai sumber pembiayaan.
"Kalau IKN saya berpikirnya bisa mengajak (investor), bisa, tapi tidak wajib, karena scheme-nya tidak tunggal. Ini membangun ibu kota loh. Kalau bangun ibu kota seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri," ucapnya.
Namun, Ganjar menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha maupun investor.
"Tapi ketika kemudian ada private sector yang nantinya memungkinkan untuk kita ajak paling ivestor kita menawarkan di sana. Umpama di tengah ibu kota ada nanti ekosistem yang akan didukung. Itu nanti sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda, jadi ada industri yang tumbuh disini," jelasnya.
Kepastian Hukum Problem Besar
"Nah pada wilayah itulah diserahkan kepada mereka (investor). Tapi, tidak akan pernah menarik kalau kemudian kita tidak bisa memberikan insentif," sambungnya.
Kembali kepada para investor, lanjut Ganjar, mereka hanya membutuhkan satu hal, yakni kepastian. Ganjar lantas berbicara mengenai visinya bersama cawapresnya, Mahfud Md, yaitu perihal pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum.
"Mereka itu hanya butuh satu saja kok, kepastian hukum dan ini problem besar," sebut Ganjar.
"Maka ketika saya bersama Pak Mahfud, Insyaallah ini jadi energi buat kami buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya," imbuhnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
