SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, ternyata punya kisah unik diluar terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pria lahir 21 Desember 1951 ini kader PKS tapi setelah kena OTT tak diakui. Bahkan PDIP yang mengusungnya maju Pilgub 2018, juga memandang Abdul Gani Kasuba, agak negatif. Tapi Jokowi, pernah memuji setinggi langit terkait pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Di Indonesia saat ini telah ada 38 provinsi. Praktis terdapat 38 kepala daerah di masing-masing provinsi. Ternyata, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba tertua ketiga setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X (2 April 1946) dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura (73 tahun).
Baca Juga: Jokowi-Mega, Hanya Relasi Politik
Sebelum mengemban tugas sebagai Gubernur Maluku Utara, pria yang lahir di Bibinoi, Halmahera Selatan tersebut pernah terpilih sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2007.
Baru pada periode 2008-2013, ia menjadi wakil gubernur pada periode kedua Gubernur Thaib Armaiyn. Setelah itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara.
Maluku Utara terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003.
Dulunya Maluku Utara bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Kini Maluku Utara punya Ibu Kota Sofifi atau Kota Baru Sofifi.
Provinsi ini dijulukan negeri seribu pulau. Pasalnya jumlah pulau di daerah ini sebelumnya sesuai data resmi pemerintah hanya 805, kini telah berubah menjadi 1080 pulau.
Hal mengejutkan tahun 2023, APBD kena pemangkasan. Ada arahan dan perintah Kemendagri. Jadi defisit di APBD Perubahan 2023, terbilang cukup besar yakni diangka Rp 600 miliar.
Sekprov Maluku Utara, Samsuddin A Kadir menjelaskan dalam memperkecil angka defisit APBD Perubahan 2023, pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran sebesar dari Rp 600 miliar, bahkan sudah mencapai Rp 1 triliun. "Pemangkasan ini terbilang sudah sangat besar, "ucap Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, di ruang kerjanya, Selasa (14/11/2023) satu bulan sebelum Abdul Gani di OTT KPK.
Kini proses keuangan Pemprov Maluku Utara dilakukan perbaikan. Saat ini ada tunggakan gaji Nakes, guru honorer daerah, TTP, Dan hutang ke pihak ketiga.
***
Dalam catatan di Bappenas, Maluku Utara merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil pala dan cengkeh. Sebutan sebagai Kota Rempah pantas disandang Maluku Utara, karena menjadi penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia.
Juga, Provinsi Maluku Utara terkenal dengan sebutan Moloku Kie Raha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku. Maklum pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam Timur Nusantara, terdiri dari: Kesultanan Bacan; Kesultanan Jailolo; Kesultanan Tidore.
Dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, tahub 2022, Presiden Joko Widodo memuji kinerja Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba. Dalam paparannya, Jokowi mencontohkan kesuksesan hilirisasi itu tampak nyata di Maluku Utara. Hilirasi telah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang melesat.
"Hati-hati Maluku Utara hati-hati, jangan main-main karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%, pertumbuhan ekonomi sudah tinggi sekali paling tinggi di dunia itu Maluku Utara. Gak percaya? Coba cek mana ada provinsi yang pertumbuhan ekonominya 27%," ujar Jokowi .
Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi
Saat pujian itu, Kiai Abdul Gani merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menjabat sebagai gubernur sejak 2014 lalu. Sekarang merupakan periode keduanya menduduki jabatan itu diusung PDIP dan PKPI.
Dikutip dari situs Pemprov Maluku Utara, ia pernah jadi Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara - Irian Jaya: Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara dan Ketua Badan Pembina Umat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara.
Tapi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bukanlah kadernya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan OTT yang dilakukan tim penindakan tersebut terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengatakan, bahwa jual beli jabatan merupakan korupsi klasik kepala daerah. Modusnya sederhana, siapa yang ingin menempati suatu jabatan tertentu maka ia harus membayar dengan tarif yang ditetapkan oleh kepala daerah.
"Biasanya ada jabatan kepala dinas, atau jabatan basah dan kering, nah jabatan basah dan kering ini tergantung jumlah APBDnya, jumlah perizinannya di situ. Artinya jumlah uang yang ada di dinas tersebut misalnya kalau untuk kepala dinas," katanya.
Jabatan-jabatan prestise tersebut, kata Yudi jelas menguntungkan meski ia harus membayar sejumlah uang kepada kepala daerah.
"Jelas menguntungkan, ia bisa jadi akan kembali modal ya, tentu saja ketika orang berani membayar maka dia pasti akan memperhitungkan apakah jabatannya prestise atau bisa untung, minimal balik modal seperti itu, ya karena memang saat ini dalam lingkungan birokrasi jabatan yang dikejar bukan sekedar kompetensi,
Yudi mengatakan, berdasarkan pengalamannya sebagai penyidik KPK, biasanya kepala daerah mendapat 10 persen dari nilai proyek dari suatu jabatan.
Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??
"Biasanya sekitar 10 persen dari belanja tidak langsung, yaitu proyek-proyek, diitungnya dari situ. Misalnya proyeknya setahun Rp 40 miliar, maka dia bisa jadi Rp 4 miliar setorannya," beber Yudi.
Biasanya yang paling banyak setorannya kepada kepala daerah dinas pekerjaan umum, makanya kalau OTT kepala dinas PU juga termasuk yang ada sangkut pautnya
Ketua DPD PDIP Maluku Utara Muhammad Sinen pun blak-blakan mengungkit sikap Abdul Gani yang diusung partainya saat Pilgub 2018 lalu. "Memang betul, dia (Abdul Gani) diusul oleh PDI Perjuangan, bahkan kami kerja keras memenangkan dia pada saat itu," kata Muhammad kepada detikcom, Selasa (19/12/2023).
Namun, Muhammad menilai sikap Abdul Gandi berubah ketika berhasil memenangkan Pilgub 2018 yang berpasangan dengan Al Yasin Ali. Setelah terpilih, Abdul Gani disebut tak pernah lagi menjalin komunikasi dengan PDIP.
Setelah di-OTT KPK, dan tak diakui sebagai kader PKS, kiai Abdul Gani, dijadikan tersangka korupsi dugaan manipulasi progres Proyek. Ini terjadi jelang ia lenggser 31 Desember 2023.
Ada berbagai proyek infrastruktur di Malut yang digoreng. Nilainya mencapai Rp 500 miliar. Semuanya bersumber dari APBN. Bahkan KPK menemukan bukti, Gubernur Maluku Utara, diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen untuk pencairan anggaran.
Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp 2,2 miliar. Uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi AGK, berupa penginapan di hotel dan membayar kesehatan yang bersangkutan.
Apakah layak Gubernur Tua ini dicap kepala daerah yang korup? Kita tunggu hasil penyidikan KPK dan sidang di PN Tipikor nanti. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
