Halaqah Fiqih Peradaban digelar di PP Sunan Drajat

Ketua PBNU: NKRI Itu Sudah Khilafah, Wujud Peradaban Yang Sudah Maju

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Narasumber saat menyampaikan terkait tema Fiqih Peradaban.

FOTO:SP/MUHAJIRIN
Narasumber saat menyampaikan terkait tema Fiqih Peradaban. FOTO:SP/MUHAJIRIN

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Setelah sebelumnya sukses sebagai tuan rumah kegiatan nasional Musabaqah Qira'atil Kutub Nasional (MQKN), lagi Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan, dapat kepercayaan menggelar Halaqah Fiqih Peradaban oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang langsung dihadiri oleh Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi ketua PBNU Bidang Keagamaan, di Aula PPSD pada Minggu (24/12/2023).

Selain dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang Malang tersebut, juga menghadirkan Ketua Rais Syuriah PCNU Lamongan, KH. Salim Ashar pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thullab, dengan moderator Dr. Syahrul Munir Katib Rais Syuriah PCNU Lamongan.

Dalam kesempatan itu, Rozi panggilan akrabnya menyebutkan, kalau Islam di Indonesia itu sudah sangat moderat, banyak toleransi umat beragama itu di Indonesia, bahkan Dunia mengakui demokrasi terbaik ya ada di Indonesia. 

"Itu pengakuan negara lain mengenai peradaban Islam di Indonesia," ujar ketua PBNU ini yang sering keliling dunia dan berbagai daerah di Indonesia untuk terus mengkampanyekan Islam Moderat atau Islam Nusantara.

Karena lanjutnya, di negara lain minoritas selalu ditindas, tapi di Indonesia no problem, aman-aman saja, minoritas masih diperlakukan dengan baik tanpa ada intimidasi dan lainnya, meskipun penduduknya mayoritas muslim semua dan sampai sekarang aman-aman saja.

Ia lalu mencontohkan saat kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 dimana para kiai membuat konsensus dengan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bukan negara Islam. "Tahun 45 itu kenapa kiai sepakat negara NKRI, karena itu bagian dari peradaban yang sudah maju, sudah ada dahlil dan kitabnya, dan lain-lain, " terangnya.

Karena itu, meski negara indonesia penduduknya mayoritas Islam, bukan lantas membuat negara Islam, dan itu sudah kesepakatan para pendahulu, kalau NKRI itu ya khilafah, presiden Kholifah, sehingga tidak perlu membentuk khilafah lagi. "Kita tidak perlu bentuk khilafah lagi, ya Indonesia ini khilafah bentuk negara kita ya NKRI itu khilafah, dan Jokowi Kholifah ini adalah bentuk peradaban bentuknya hari ini adalah RI," ujarnya.

Kalau saat ini sebagian dari islam kanan yang mendorong untuk membentuk negara khilafah, itu mainan dari negara luar yang mempunyai kepentingan tidak ingin Indonesia damai seperti saat ini. "Kalau melihat sejarah warga Indonesia yang mayoritas Islam dan NU tidak ada pemahaman membentuk negara Islam, kalau ada yang mendorong -mendorong Khilafah itu karena kemasukan pemahaman yang dari luar negeri dibawa ke dalam negeri," paparnya.

Citra Islam damai ramah, bervariasi yang bisa melihat kebutuhan masyarakat. "Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini itu yang harus diajarkan, dan Fiqih peradaban itu harus mengetahui kebutuhan masyarakat saat itu apa," pesannya.

Kegiatan ini tambah Rozi, sudah dilakukan di 260 titik tahun lalu, dan tahun ini sudah digelar 210 titik. Kegiatan ini sudah harus 

NU yang terus dilakukan, untuk menawarkan ini ke dunia, menjujung tinggi keadilan manusia harus terus berkembang, peradaban suatu kemajuan yang dicapai oleh manusia.

Sementara itu, KH. Salim Ashar yang mengawali dalam memberikan materi menyampaikan Fiqih peradaban bagaimana melakukan ijtihad menciptakan kemakmuran dan keadilan. Yai kharismatik ini lalu mencontohkan peradaban yang pernah dilakukan oleh Sunan Drajat, dengan peninggalan ajarannya untuk saling menolong. 

Yai Salim lalu mencontohkan dari empat ajaran Sunan Drajat, diantaranya Wenehono Payung Marang Wong Kudanan, wenehono mangan marang wong keluwen, wenehono teken marang kang wuto, wenehono sandang marang wong kawudan. "Empat wasiat Kanjeng Sunan Drajat pada saat berjuang mengislamkan wilayah Pantura adalah bagian dari peradaban dan itu masih bisa dilakukan sampai ini," ungkapnya.

Bahkan kata Yai, hasil Muktamar NU pada tahun 1984 oleh kiai sepuh disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad, sampai diteruskan ke Abdul Khodir Jailani hingga ke Sunan Ampel melalui media yang tidak bisa mudah itu disampaikan ke publik, karena ada kiai-kiai yang mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi itu.

Nur Halim ketua panitia kegiatan Fiqih Peradaban mengaku bersyukur kegiatan ini bisa digelar di Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang dihadiri jaringan alumni, PP di wilayah pondok sunan Drajat, lembaga NU, Banom NU. "Acara ini sangat membantu menambah pengetahuan kita, dan bisa bersilaturahim dengan ketua PBNU, untuk menyambung keilmuan dan kesanatan," terangnya.jir

Tag :

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…