SURABAYAPAGI, Surabaya - Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan Jawa Timur terus mengalami peningkatan dan secara konsisten berada di atas rata-rata nasional pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: OJK Malang Terima 417 Pengaduan per Juni 2023
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 Tingkat Inklusi Keuangan Jawa Timur mencapai 87,96% sedangkan nasional berada di 76,19%. Sedangkan Tingkat Literasi Keuangan Jatim di tahun tersebut telah berada di angka 48,95% sementara nasional 38,03%.
Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2022. Tingkat Inklusi Keuangan Jawa Timur tahun 2022 naik mencapai 92,99% sedangkan nasional berada di 85,10%. Sedangkan Tingkat Literasi Keuangan Jatim di tahun tersebut telah berada di angka 55,33% sementara nasional 49,68%.
Gubernur Khofifah mengatakan konsistensi ini merupakan buah kerja keras, komitmen, dan sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta jajaran samping seperti OJK dan BI.
Meski selalu berada di atas rata-rata nasional, Gubernur Khofifah tetap mendorong agar Literasi Keuangan di Jawa Timur bisa terus ditingkatkan hingga mendekati angka Inklusi Keuangan.
“PR kita adalah literasi keuangan, maka proses edukasi demi edukasi perlu dilakukan oleh kita semua bersama-sama,” kata Gubernur Khofifah, melalui siaran persnya, kemarin.
Untuk meningkatkan literasi keuangan, lanjutnya, yang harus didorong tidak hanya literasi keuangan tetapi juga termasuk literasi digital. Karena saat ini literasi digital adalah sebuah keniscayaan, mengingat semua aspek kehidupan pasti bersinggungan dengan digital system.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas
“Kita perlu melakukan secara lebih sistemik, lebih komprehensif. Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena pada dasarnya kita semua punya tim kerja yang sama sama advancenya” tegasnya.
Gubernur Khofifah optimis persoalan koneksitas di daerah-daerah tidak menghalangi penerapan sistem digitalisasi. Sebab, berkaca pada saat Pandemi Covid-19 melanda sebelumnya, dimana aktifitas-aktifitas masyarakat harus dilakukan secara daring bisa dijalankan dengan baik.
“Saat pandemi Covid-19 lalu terbukti kita bisa menembus batasan-batasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apapun kondisinya, ketika ada komitmen dan kesungguhan maka dapat dicari solusinya,” ungkapnya.
“Artinya kita punya komitmen dan kemampuan yang sama untuk mendorong Bagaimana _digital ecosystem_ itu menjadi bagian dari penguat dari seluruh layanan publik kita termasuk adalah bagaimana membangun akselerasi percepatan keuangan daerah di masing-masing tempat di mana kita bertugas,” imbuhnya.
Baca Juga: Gap Literasi dan Inklusi Keuangan di Jatim Masih Tinggi
Selain itu, saat ini telah terbentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur. TPAKD bersinergi dengan OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Untuk itu, Gubernur Khofifah meminta agar Bupati/Walikota mampu menjadikan hal tersebut sebagai sinyal untuk terus menguatkan sinergitas di sektor keuangan utamanya melepaskan masyarakat dari jerat rentenir dengan berbagai program.
Dukungan yang dimaksud dapat berupa program kredit lunak hingga penyaluran bantuan maupun zakat. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim selama ini. Berbagai program yang dimiliki oleh Pemprov Jatim antara lain Paket Kredit Petani Jawa Timur, Dana Bergulir, dan Prokesra.
Terakhir, Gubernur Khofifah akan terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi program dengan stakeholder terkait baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan serta terus menciptakan inovasi program pembiayaan untuk merespons kebutuhan masyarakat Jawa Timur dalam mengembangkan usahanya.sb-0/ana
Editor : Mariana Setiawati
