Simpang Siur Penyalahgunaan Bantuan PIP di Sekolah SMA Ada Titik Terang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kacabdindik Kab. Sumenep, Dr. H. Budi Sulistyo, S.Pd, M.Si bersama Ketua LPH RI Jatim, Drs. Ec. Moh. Anwar, SH saat berada di ruangan pak Kacabdindik sumenep. SP/Ainur Rahman
Kacabdindik Kab. Sumenep, Dr. H. Budi Sulistyo, S.Pd, M.Si bersama Ketua LPH RI Jatim, Drs. Ec. Moh. Anwar, SH saat berada di ruangan pak Kacabdindik sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Buntut dari persoalan adanya permainan penyalahgunaan bantuan pemerintah kepada siswa SMA di Kabupaten Sumenep, terus disoal.

Pernyataan Kacabdindik Kab. Sumenep, Dr. H.Budi Sulistyo, S.Pd, M.Si mengaku, jika PIP tahun 2022 pihaknya belum menjabat sebagai Kacabdindik Kab. Sumenep, pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada sebelum saya.

"Mohon maaf mas, saya baru menjabat disini, jadi saya tidak tahu kalau untuk anggaran tahun 2022, kalau yang 2023, semuanya sudah selesai, jadi itu sebelum saya"

Ia menjelaskan, Jika bantuan PIP itu prosesnya di Bank dan pihak sekolah, jadi Kacabdindik itu hanya sebatas memberikan rekom, kalau sekolah dan siswa penerima itu benar adanya.

"Bantuan itu langsung dikelola oleh pihak Bank dan pihak sekolah yang mengusulkan, jadi siswa penerima itu biasanya langsung mengambil ke Bank"

Pernyataan Kacabdindik itu mendapat sanggahan dari Ketua LPH RI Jatim, Drs. Ec. Moh. Anwar, SH, karena seakan terkesan menutupi pertanyaan media, dan melempar  sesuatu diluar kewenangannya, padahal masih dalam lingkup satu kebijakan dibawah naungan Kacabdindik Kab. Sumenep.

Semestinya, Kata Anwar, peristiwa yang terjadi di tahun 2022 meski belum menjabat pihaknya bisa menjelaskan secara detail, terkait mengendapnya dana bantuan selama satu tahun di pihak Bank.

"Satuan organisasi itu semestinya memiliki kebijakan yang sama, karena satu payung hukum dibawah naungan Gubernur Jatim, kalau terjadi saling lempar tanggung jawab, ini memunculkan dugaan yang tidak sehat ditubuh pendidikan"

Anwar, melihat banyak adanya,  permainan yang berada di lembaga pendidikan sekolah, dengan tidak sadar kepala sekolah bermain dengan komite untuk menggerakkan wali siswa dalam melakukan gerakan diluar sekolah.

"Sering saya mendengar keluhan wali siswa yang mengaku ada sumbangan di sekolah dengan nilai bervariasi untuk kegiatan yang dinilai tidak jelas, seperti untuk pembangunan kantin, Mushola dan sarana lainnya"

Namun, kata Anwar, semua itu tidak dibenarkan mengingat pendidikan itu sudah sepenuhnya ditanggung oleh negara, makanya stakeholder di sekolah harus bekerja sebagaimana fungsinya.

"Jika ada kelalaian secara administrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, tentu berdampak kepada program kerja dan kenyamanan stakeholder yang terstruktur, pada akhirnya akan berdampak juga kepada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah"

Makanya, kata Anwar, temuan penyalahgunaan PIP tahun 2022 itu menjadi atensi publik terhadap kelalaian administrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pungkasnya. AR

Berita Terbaru

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Polres Blitar Kota mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang di gelar besuk Senen 23…