Gibran, Kata Anies, Cawapres Langgar Etika

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 09 Jan 2024 20:19 WIB

Gibran, Kata Anies, Cawapres Langgar Etika

i

Raditya M. Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswesdan, menyinggung etika terkait cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika," ungkap Anies, dalam debat capres Minggu (7/1/2024).

Baca Juga: TKN Isyaratkan Ada Pimpinan Parpol Rivalnya akan Gabung

Ini narasi etika yang disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, soal lolosnya Gibran, jadi cawapres.

Dua hari sejak debat hari Minggu, teman-teman saya mulai tergelitik soroti lolosnya Gibran, lewat kewenangan Anwar Usman, pamannya. Saat itu, aturan konstitusi tak membolehkan WNI belum berusia 40 tahun, daftar maju capres atau cawapres. Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, saat itu, anak sulung Presiden Jokowi, diberi karpet jalan.

"Inilah Indonesia!." Kata mantan Wapres (Alm) Adam Malik. Saat itu, wapres Soeharto (Alm) itu bikin joke di Indonesia semua bisa diatur. Anak sulung Presiden Jokowi, meski usianya masih 36 tahun, diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Anies mengkritisi ini. Capres Prabowo, dianggap tak beretika mau "merekrut" Gibran jadi cawapresnya.

Bila Anies mengkaitkan pelolosan Gibran, maju cawapres Prabowo, gambarannya apa Menhan itu tak beretika? Bagaimana dengan Jokowi, ayah kandung Gibran? Apa juga tak beretika?

 

***

 

Secara bahasa kata ‘etika’ lahir dari bahasa Yunani ethos . Itu artinya tampak dari suatu kebiasaan.

Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia.

Dalam ilmu filasat, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya . Sikap yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar.

Bagaimana mengukur suatu tingkah laku itu dianggap benar?

Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia sekaligus pendiri beberapa universitas di Indonesia, Soegarda Poerbakawatja menjelaskan pengertian etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan.

Cabang ilmu filsafat memandang etika adalah bagian dari nilai-nilai, norma, dan akhlak.

Prof. DR. Franz Magnis Suseno, malah lebih tajam. Pengertian etika bagi Magnis, adalah ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia.

Baca Juga: Akankah Sri Mulyani Dipakai Lagi, Bila Prabowo Presiden?

Magnis nyatakan, akhlak atau budi pekerti memiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa. Akhlak yang dimaksud adalah akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Seseorang yang berakhlakul karimah, artinya segala perbuatan dan tingkah lakunya pun baik. Dengan begitu, akan terwujud kehidupan yang harmonis dan damai.

Presiden Jokowi, sebagai ayah Gibran, insya Allah tahu arti dan definisi nilai, moral, ahlak dan etika yang disampaikan para ahli filsafat diatas. Saya sebagai jurnalis milenial hanya membeberkan terminologi etika di catatan politik saya ini untuk sharing, agar generasi milenial tidak mencampakan etika. Jujur, saya ungkit ini, karena ada momen aktual yaity pencawapresan Gibran, mulai diusik dari aspek etika, bukan lagi hukum.

Ini kemajuan. Ada kreativitas mengkritik anak presiden menggunakan sudut pandang etika. Jeli juga capres yang mantan Mendikbud.

 

***

 

Saat masih kuliah dulu, dosen filsafat saya mengajarkan pada dasarnya, hukum dan etika landasannya sama, yaitu berakar dari moral dan sumber segala hukum pada falsafah Pancasila.

Nah. Terkait Pancasila. Jangan main-main dengan etika. Apalagi, lulusan hukum diajari bahwa hukum sendiri berasal dari etika yang merupakan cabang dari filsafat moral. Ini mengacu pada nilai-nilai universal kebaikan.

Baca Juga: Santer Wacana Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024, Jimly: Ini Cuma Gertak-gertak Politik Saja

Sebagai jurnalis, saya ingin meneropong hukum yang berhubungan dengan fungsi public relations. Maknanya, hukum bersifat memaksa (imperatif). Dan secara a priori harus ditaati. Mengingat segala bentuk pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati. Sedangkan etika bersifat longgar, boleh ditaati dan tidak. Tapi segala bentuk pelanggaran etika dikenakan sanksi moral atau sosial.Nah, jelas definisi ilmiah ini.

Bagaimana dengan tudingan Anies Baswedan terhadap Gibran, yang dianggap tak beretika. Termasuk capres Prabowo?

Jawaban ilmiahnya setiap pelanggaran etika akan dikenakan sanksi moral atau sosial. Halo Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran.

Saya khawatir, bila Gibran, benar jadi capres? Apakah yakin tidak akan mendapat sanksi moral dari masyarakat?

Pelajaran sekolah saya dulu menyebut sanksi sosial adalah salah satu bentuk dari pengawasan sosial.

Sanksi sosial diberikan untuk membuat penerima jera agar tidak menyimpang kembali. Sanksi sosial biasanya akan mereda apabila seseorang yang menyimpang meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah!

Bentuk sanksi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu lama atau hanya sebentar. Semua tergantung ingatan masyarakat terhadap penyimpangan tersebut.

Orang yang ada disekitar membicarakannya di depan umum, juga sanksi sosial. Maklum, semua orang mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Apabila hal ini dilakukan orang yang memiliki kesalahan diharapkan memiliki rasa malu. Rasa malu ini sebagai bentuk sanksi yang harus diterima. Ya Allah! ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU