SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Dampak kebijakan fiskal atau kurang stabilnya pendapatan dan pengeluaran dalam APBD 2023, semua sektor pembangunan di Kabupaten Lamongan tidak bisa berjalan normal. Seperti pembangunan peningkatan infrastruktur di tingkat Dusun yang direncanakan dari awal tidak bisa terealisasi semua.
Bagaimana tidak, karena dana Bantuan Dusun (Bansun) yang awalnya dianggarkan Rp 100 juta per tahun oleh pemerintah daerah hanya dicairkan Rp 35 juta, kondisi seperti ini membuat sebagian perencanaan yang diusulkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Lamongan jadi tidak semua bisa direalisasikan.
Kondisi seperti ini, membuat tras kepercayaan kepada pemerintah menurun, dan Kepala Desa (Kades) dan Kepala Dusun (Kasun) sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten terkena dampak negatif, karena pembangunan yang direncanakan dari awal sebagian besar harus berantakan.
"Iya mas awalnya memang kami di pemerintah dusun dijanjikan akan dapat Bansun Rp 100 juta, tapi ternyata yang dicairkan hanya Rp 35 juta, infonya sih pemerintah tidak punya uang," kata Salah satu Kasun kepada surabayapagi.com, pada Selasa (16/1/2024).
Ditambahkan Kasun yang namanya minta tidak dipublikasikan tersebut, pencairan yang hanya 35 persen tersebut, membuat sebagian program yang telah diajukan tahun sebelumnya berantakan. "Sangat berdampak mas, karena pembangunan yang sudah kamu rencanakan sesuai dengan jumlah nominal Rp 100 juta tidak bisa terealisasi semua," ungkapnya.
Karena sudah tidak berjalan sesuai rencana itu, para Kasun di Lamongan berharap Bansun tahun 2024 bisa dicairkan sesuai dengan komitmen dan janji bupati Yuhronur Efendi. "Meski tahun kemarin 2023 tidak cair utuh, kami berharap di tahun 2024 ini Bansos dicairkan Rp 100 juta sesuai dengan janji bupati," harapnya.
Terpisah Moh. Zamroni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan saat dikonfirmasi tidak menampik kalau anggaran dana bantuan ke Dusun yang cair Rp 35 juta. Pencairan senilai itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang memang tahun kemarin tidak dalam kondisi baik.
Pencairan Rp 35 juta tersebut karena adanya kebijakan fiskal, dan konsentrasi untuk pembangunan Jalan Mulus Lamongan (Jamula) yang menjadi program prioritas pemerintah daerah. "Semua ini karena adanya kebijakan fiskal, keuangan daerah yang kurang sehat, sehingga berdampak pada beberapa program yang tidak bisa berjalan maksimal," terangnya.
Namun demikian, meski keadaan keuangan daerah yang kurang sehat sehingga muncul kebijakan fiskal itu, Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan di tingkat Dusun dengan tetap memberikan dana bansun tersebut, apalagi Bansun ini ada sejak pemerintahan bupati Yuhronur Efendi.
"Jadi jangan dipandang nilai Rp 35 juta, tapi komitmen pemerintah untuk memberikan dana bansun ini harus diapresiasi, karena dalam kondisi keuangan yang masih kurang sehat, masih mampu untuk merealisasikan bantuan itu," katanya.
Apalagi jumlah Bansun yang diberikan di Lamongan ini tidak sedikit, kalau ditotal mencapai Rp 50 miliar dengan jumlah 1.431 Dusun se Kabupaten Lamongan. Dan dalam pelaksanaan di lapangan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur itu sangat mengungkit ekonomi di dusun tersebut.
"Pembangunan fisik semua sudah direalisasikan dan hasilnya luar biasa, cukup mengungkit ekonomi, dan kami sudah memantau langsung dan hasilnya juga bermanfaat untuk masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu lanjut Zamroni, Bansun di kabupaten Lamongan digunakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan di dusun-dusun itu, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan gapura, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), saluran air, dan jembatan, dan pencairannya diberikan secara langsung 1 tahap karena yang diterima dibawah Rp 75 juta.
"Kalau anggaran diatas 75 juta pencairan bisa dilakukan dua tahap, tapi kalau dibawah Rp 75 juta dicairkan langsung satu tahap, dan saya tegaskan lagi dana Bansun untuk tahun ini masih tetap direalisasikan Rp 35 juta," pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
