SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Jelang pencoblosan 14 Februari, sejumlah akademisi turun gunung kritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Ada yang ajukan petisi. Ada juga yang baru membuat pernyataan sikap.
Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur. Mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar dari jalur.
Petisi civitas akademika UGM dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D. Ia didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.
Bahkan beberapa akademisi menyampaikan orasinya. Diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.
Dosen Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar KarimIa mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi peran oposisi dan kekuatan civil society. Ini untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air.
Juga Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) . Mereka mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu 2024. Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'.
Diikuti oleh pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (1/2/2024).
Fathul mengatakan pernyataan sikap ini murni bentuk keresahan anak bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Dia menegaskan pernyataan sikap ini tidak bersifat elitis.
Catatan jurnalistik saya mencatat ada tiga hal yaitu keresahan anak bangsa, peran oposisi dan kekuatan civil society.
***
Pertanyaannya benarkah anak banga Indonesia era pemerintahan Jokowi mengalami keresahan?
Persoalan kebangsaan apa saja yang dianggap perlu menjadi perhatian seluruh anak bangsa.
Benarkah persoalan-persoalan bangsa saat ini begitu kompleks.
Catatan jurnalistik saya ada praktek oligarki kekuasaan, korupsi oleh pejabat negara yang tidak henti-hentinya, hingga kondisi kesejahteraan rakyat. Ini bisa menjadi segudang persoalan.
Membaca isi petisi dan pernyataan sikap dua kampus di Jogja itu saya teringat pidato Bung Karno dari kakek saya. Situasi keresahan anak bangsa yang mereka ungkap mirip ‘hidup penuh bahaya’ atau ‘hidup menyerempet bahaya’.
Istilah Bung Karno “vivere pericoloso”. Frasa tersebut digunakan oleh Bung Karno untuk menjelaskan suatu proses pada tahapan tertentu yang dilalui oleh negara Indonesia.
Itu disampaikan dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1964. Pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-19 itu berjudul “Tahun Vivere Pericoloso”. Populer pula disebut “Tavip”. Apakah kalangan civitas akademika menamakan sejak hari kemerdekaan ke-78 "keresahan anak bangsa", mereka yang bisa menjabarkan.
Saat itu, Bung Karno menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah kejadian konstitusional, melainkan tindakan revolusioner. Mau tak mau, Indonesia akan melewati proses atau fase “dalam bahaya”. Apakah para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan UII mengganggap gerakan moralnya adalah tindakan revolusioner? Mari kita lihat perjalanannya.
Hal yang saya catat, kalangan dua civitas akademika Jogja yang dengan lantang menyuarakan keprihatinan terhadap tindak-tanduk Presiden Joko Widodo yang dianggap telah keluar dari jalur demokrasi, telah didenggungkan.
Para akademisi, mayoritas guru besar UGM, itu merasa tergerak untuk mengingatkan Jokowi. Mereka menyinggung skandal Mahkamah Konstitusi (MK) hingga aksi cawa-cawe Jokowi yang keblabasan. Kegelisahan inilah yang kemudian mengilhami munculnya, Petisi Bulaksumur.
Para akademisi Jogja ini juga menyatakan sedang gundah gulana. Mereka merasa perlu bersuara dan tergerak untuk melancarkan petisi guna mengetuk hati Jokowi yang kini sibuk membagikan bansos ke sana ke mari.
Para akademisi telah sepakat bahwa penyimpangan harus segera diakhiri.
Seorang pengajar di Fisipol UGM menyinggung ketamakan penguasa dan pemodal yang telah melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) mulai dari nikel hingga batu bara.
Akal sehat saya berbisik kehadiran para akademisi, cendekiawan dan mahasiswa Jogja mesti memberikan kontribusi dalam menciptakan pemimpin Indonesia yang berhasil.
Maklum, akademisi memiliki jiwa pendidik. Juga civitas academica selalu mengedepankan moralitas yakni kejujuran dan kebenaran di atas segalanya.
Akademisi juga memimpin dalam pikiran dan tulisannya.
Kapan civitas akademika Unair dan ITS, susul UGM dan UII, kritisi presiden Jokowi yang sudah jadi sorotan publik .
Dengan melihat berbagai persoalan yang timbul saat ini bisa menyebabkan terjadinya gejolak aktualisasi dari kelompok intelektual kampus kampus lain termasuk Unair dan ITS. Mereka notabene bagian dari masyarakat Indonesia. Ada semacam pembaharuan tentang peran civitas akademika diantara pertarungan blok politik { kekuasaan } dalam peta percaturan politik nasional. Mencatat gerakan moral tahun 1966, 1974, sampai 1998, peran civitas akademika sangat tampak menonjol dan kompetitif.
Ini saya sebut suatu gerakan yang terbentuk dan mempunyai tujuan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara secara adil, tidak dengn menciptakan blok blok politik elektoral. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
