Kampus di DIY Kritik Jokowi, Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebut Aspirasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X)
Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X)

i

SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta, - Civitas akademika sejumlah kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbondong-bondong menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X), memberikan tanggapannya terkait hal ini.

Menurut Sultan, kritik adalah hak warga negara, termasuk civitas akademika, untuk menyampaikan aspirasi. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mampu merespons kritik dengan bijak. "Ya ndak apa-apa wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya, itu kan otonom. Otonom ya terserah aja, aspirasi kok, demokratisasi kok," ungkap Sultan dengan tegas kepada wartawan di kantornya, kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (2/2/2024).

Sultan mengajak untuk tidak takut dalam menyampaikan kritik dan menilai bahwa pentingnya adalah bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat. "Nggak apa-apa, sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja, seperti itu saja. Nggak usah takut," tambahnya.

Sebelumnya, Universitas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Jokowi melalui petisi bernama Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1). Kritik ini muncul setelah melihat dinamika perpolitikan nasional dan kekhawatiran terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, dihadiri oleh sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang netralitas pejabat publik dalam kampanye politik.

Tak hanya UGM, Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja juga menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' pada Kamis (1/2). Rektor UII Prof Fathul Wahid, bersama pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, menyatakan keprihatinan terhadap penyalahgunaan wewenang pemerintah jelang Pemilu 2024.

Fathul menegaskan bahwa pernyataan sikap ini bukan bersifat elitis dan hanya mencerminkan kekhawatiran moral anak bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Informasi juga beredar bahwa beberapa universitas di Jogja berencana untuk melakukan aksi serupa setelah UGM dan UII. yg

Berita Terbaru

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (…

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk k…

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komitmen Partai Demokrat untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat t…

Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemkab Sidoarjo.

Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemkab Sidoarjo.

Jumat, 19 Jun 2026 12:45 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan Sensus Ekonomi 2026 mempunyai peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan …

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada ketentuan biaya penalti Rp 100 juta pada Seleksi Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah…

Menteri Pariwisata, Koleksi Mercedes-Benz G63 Senilai Rp 8,8 Miliar

Menteri Pariwisata, Koleksi Mercedes-Benz G63 Senilai Rp 8,8 Miliar

Kamis, 18 Jun 2026 23:18 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 23:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri telah melaporkan harta kekayaan terbarunya. Dalam laporan paling anyar itu, Widiyanti…