Meski Divonis DKPP, Pakar Hukum: Status Pendaftaran Paslon Prabowo-Gibran Tetap Legal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuning Raka. Foto: RRI/Saadatuddaraen
Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuning Raka. Foto: RRI/Saadatuddaraen

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) mendapat respons dari Pakar Hukum Tata Negara dan juga TKN Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim. DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (06/02/2024).

Melihat hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menjelaskan dalam membaca Putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda.

"Konteks pertama yaitu status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan 'legal obligation' untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana mestinya," ucap Fahri.

"Dan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 'a quo' tindakan Para Teradu (KPU) dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik," sambung dia.

Fahri mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU selaku subjek hukum tata negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Putusan MK sebagaimana mestinya.

Sehingga, lanjut dia, dengan demikian dari aspek hukum tata negara tindakan KPU menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi.

"Dalam pertimbangan yuridis Putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan Putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, tutup Fahri Bachmid," jelas Fahri.

TKN Prabowo-Gibran Angkat Bicara

Disatu sisi, menurut Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menghormati putusan DKPP. Namun, kata dia, putusan DKPP tidak final sesuai ketentuan Pasal 458 Undang-undang Pemilu.

Selain itu, kata dia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 32/PUU-XIX/2021, putusan DKPP bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan dia merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menilai putusan DKPP itu tidak berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Prabowo-Gibran. Sebab, keduanya bukan merupakan terlapor dalam perkara tersebut.

"Putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Menurut apa yang kami baca barusan dari putusan DKPP ini, putusan terkait persoalan teknis. Saya garis bawahi, teknis pendaftaran," tegasnya.

Ia mengatakan status Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres tak gugur. Menurutnya, sanksi keras untuk anggota dan Ketua KPU bukan karena pelanggaran substantif.

"Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo-Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja bahwa itu melanggar hak konstitusi. Dan bisa saja terkena hukuman berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran," ujarnya. jk-06/dsy

Berita Terbaru

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

‎‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 227 alumni SMK Ponpes internasional Millenial Model PGRI Mejayan, Kabupaten Madiun tercatatnya telah berkeja di Jepang. C…

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

SurabayaPagi, Jember – Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan Sebagai perwujudan komitmen untuk menjaga kelestarian alam di sekitar i…

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aksi pencurian pada jalan sehat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-82 di alun-alun Reksogati Caruban diduga dilakukan oleh …

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…