Pernyataan Jokowi Negarawan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 06 Feb 2024 21:06 WIB

Pernyataan Jokowi Negarawan

i

Prof Mahfud MD, saat berdiskusi dengan para warga di salah satu angkringan di Yogya, dalam kegiatan rutin Mahfud MD yang dinamakan "Tabrak, Prof!", Senin (5/2/2024) malam.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan dirinya menerima laporan sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) negarawan.

Para rektor juga diminta menyebut Jokowi berhasil mengatasi krisis hingga Pemilu 2024 berjalan baik.

Baca Juga: Prabowo, Perkuat Hubungan AS-RI

"Yang harus melakukan langkah-langkah itu adalah pemerintah. Itu adalah laporan kepada saya dari beberapa rektor disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis, yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya," kata Mahfud di Yogya, Senin (5/2/2024) malam.

 

Negarawan Menurut KBBI

Secara leksikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) negarawan sebagai ‘ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola negara dengan kebijaksanaan dan kewajiban.

mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habiebie mengatakan sosok negarawan semakin sulit ditemukan, terutama setelah era reformasi. Sosok pemimpin negarawan semakin sulit dijumpai.

 

Terbuai Harta dan Tahta

Mantan presiden B.J. Habiebie, meneropong di Indonesia, tidak banyak pemimpin yang amanah saat memegang jabatan. Ia seolah terbuai oleh harta dan tahta. "Mulai detik ini sudah seharusnya kita memberikan solusi dalam membangun konstruksi yang kokoh sebuah organisasi Negara. Kemana arah bangsa ini berlayar merupakan tanggungjawab kita bersama," pesan mantan presiden RI ke -3.

 

Sejumlah Rektor Tolak

Mahfud menuturkan pernyataan itu diatur dengan keterangan yang sama. Mahfud mengatakan ada juga sejumlah rektor yang menolak membuat petisi.

"Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegiyopranoto (Unika) memberi tahu kepada kami, 'kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini', ada pernyataan rektor yang sama kayak template, ada yang samar-samar dan sebagainya," ujarnya.

 

Paksaan Buat Pernyataan

Mahfud menilai paksaan membuat pernyataan berupa petisi itu kurang sehat bagi demokrasi. Dia mengatakan hal itu bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat. Memecah belah kampus juga, oleh sebab itu kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik itu harus dihormati karena seotoriter zaman Soeharto pun kebebasan mimbar akademik itu masih relatif cukup didengarkan dan masih berwibawa," imbuhnya.

Ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas [Katolik] Soegijapranata Semarang. Dia mengatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya. Itu yang beredar ke rektor-rektor tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu," tegasnya.

 

Memodifikasi Pernyataan

Sebagian rektor lanjut Mahfud ada yang memodifikasi pernyataan tersebut, ada pula yang menetralisasi bahwa kampusnya tidak ikut-ikut. Tetapi Mahfud menyebut ada juga rektor yang membacakan pernyataan itu sesuai dengan pesan yang ditulis dalam template tersebut.

"Tetapi semakin ditekan, perguruan tinggi semakin bergelombang gerakan-gerakan seperti itu," tandasnya.

Baca Juga: Pemberian Pangkat Jenderal TNI (HOR) ke Prabowo, Usulannya Panglima TNI

Meski memperoleh informasi ada sejumlah kampus yang menerima intervensi, Mahfud menilai perguruan tinggi takut akan hal tersebut. Buktinya, berdasarkan catatan Mahfud ada sekitar 59 perguruan tinggi yang telah menyatakan sikapnya menjaga demokrasi maupun mengawal Pemilu.

"Adanya intervensi nanti saya tunjukan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena tekanan itu tidak juga, karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi," tuturnya.

 

Didatangi Buat Pernyataan

Ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas [Katolik] Soegijapranata Semarang. Dia mengatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya. Itu yang beredar ke rektor-rektor tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu," tegasnya.

Sebagian rektor lanjut Mahfud ada yang memodifikasi pernyataan tersebut, ada pula yang menetralisasi bahwa kampusnya tidak ikut-ikut. Tetapi Mahfud menyebut ada juga rektor yang membacakan pernyataan itu sesuai dengan pesan yang ditulis dalam template tersebut.

"Tetapi semakin ditekan, perguruan tinggi semakin bergelombang gerakan-gerakan seperti itu," tandasnya.

 

Ada 59 Perguruan Tinggi

Meski memperoleh informasi ada sejumlah kampus yang menerima intervensi, Mahfud menilai perguruan tinggi takut akan hal tersebut. Buktinya, berdasarkan catatan Mahfud ada sekitar 59 perguruan tinggi yang telah menyatakan sikapnya menjaga demokrasi maupun mengawal Pemilu.

"Adanya intervensi nanti saya tunjukan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena tekanan itu tidak juga, karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi," tuturnya.

Karenanya, Mahfud yang sedang berada di Jogja mengucapkan terima kasih kepada kepada guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah memulai gelombang pernyataan sikap ini.

Baca Juga: PPP Anggap Pilpres Sudah Game Over

 

Sibuk Berebut Jokowi

Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno merespons bahwa pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran kini sibuk berebut Jokowi.

"Semua partai pengusung Paslon 02 sibuk berebut Jokowi. Kami sibuk merebut hati rakyat," kata Hendrawan, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, PSI beruntung karena putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum (Ketum) di partainya. "PSI beruntung karena Ketum-nya anak kandung Jokowi sehingga bisa berselogan 'Partainya Jokowi,'" ujarnya.

 

Hati Jokowi di PSI

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep pada akhir pekan lalu di Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan hati Jokowi berada di PSI.

"Kami sangat senang mendapat perhatian dan dukungan dari Pak Presiden Jokowi. Hubungan dekat antara PSI dan Pak Jokowi sudah lama," kata Grace kepada wartawan, Senin (5/2).

Grace mengatakan Jokowi kerap melakukan pertemuan dengan elite PSI. Dengan demikian, meski KTA Jokowi berada di partai lain, namun hatinya di PSI.

"Sejak awal PSI berdiri, kami secara regular bertemu dengan Pak Jokowi. Beliau selalu memantau perkembangan PSI dan memberikan arahan agar PSI selalu punya diferensiasi," ujar Grace. n erc/jk/cr2/cr5/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU