SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Volume penjualan keramik lokal pada tahun ini diperkirakan melonjak terdongkrak permintaan dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat rencana biaya pembangunan disana berkisar Rp 466 triliun hingga proyek tersebut rampung.
Pembangunan tersebut diantaranya, pembangunan gedung-gedung kementerian dan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan segera dilakukan pertengahan tahun ini.
"Kami optimistis permintaan keramik dari proyek IKN bisa membantu meningkatkan kinerja penjualan keramik tahun 2024 ini," kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, Selasa (27/02/2024).
Lebih lanjut, pemerintah menerapkan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memasok kebutuhan pembangunan IKN.
"Seperti kita ketahui untuk produk keramik nasional rata-rata memiliki kandungan TKDN di atas 70%," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang diproyeksi semakin tinggi tahun ini, anggota Asaki tengah melaksanakan tahapan ekspansi kapasitas sebesar 75 juta meter persegi yang dimulai sejak 2021 dan ditargetkan selesai tahun ini.
Adapun, besaran volume ekspansi kapasitas produksi tersebut setara dengan 100% angka impor keramik per tahun dengan total nilai investasi Rp 20 triliun dan akan menyerap kurang lebih 10.000 tenaga kerja baru.
Dalam hal ini, Edy menegaskan pihaknya siap memasok berbagai jenis komponen bangunan seperti keramik ubin, genteng keramik, sanitary ware dan tableware.
"Kami siap mendukung semua kebutuhan bahan bangunan untuk proyek infrastruktur pembangunan IKN Nusantara untuk saat ini dan terus berkelanjutan sampai selesai di tahun 2045," tegasnya.
Disisi lain, Asaki juga mengharapkan dukungan dan perhatian dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkaitan hasil penyidikan antidumping keramik impor asal Tiongkok. Lantaran tren angka impor semakin meningkat, terlebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini tercatat defisit perdagangan lebih dari USD 1,5 miliar.
"Kami berharap kebijakan antidumping dapat diimplementasikan segera, paling lambat di kuartal kedua tahun 2024," paparnya. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
