SURABYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur meminta agar seluruh perusahaan dapat menindaklanjuti Surat Edaran nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto mengatakan, bahwa THR harus dibayar seminggu atau H-7 Hari Raya Idul Fitri. "Harus lengkap 100 persen, tidak boleh dicicil,” ujar Sigit, Kamis (21/3).
Baca Juga: Raih WTP, BPK Masih Curigai Pelaksanaan Dana Hibah Pemprov Jatim
Jika ada temuan pengusaha yang tak kunjung mencairkan THR kepada pekerjanya, atau bahkan dibayar sebagian saja, maka para pekerja dapat melaporkan.
Nantinya, Disnaker Jatim akan membuka 55 posko mulai di Kantor Disnaker Jatim, kemudian UPT-UPT yang tersebar seluruh Jatim.
“Kami juga telah meminta pemerintah daerah untuk membuka posko. Semuanya akan mengawal,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Raih WTP untuk LKPD Tahun 2023
Posko ini, kata Sigit, tak lain untuk membantu para buruh yang tidak mendapat haknya. Apabila ada laporan ia memastikan akan memberikan sanksi sesuai aturan berlaku.
Tahun sebelumnya, ia mengatakan, ada sebanyak 39 perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR. Namun, semua persoalan telah selesai hasil musyawarah bersama.
"Kami berharap tahun ini persoalan tersebut tidak terjadi lagi. Meskipun, pengeluaran perusahaan terkait THR lebih besar. Itu seiring meningkatnya UMK tahun 2024," pungkasnya.sb/ana
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Setujui 12 Tuntutan Buruh: Kesejahteraan Nomor Satu
Editor : Mariana Setiawati
