SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang pembiayaan keseluruhannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN dalam rangka pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.
Diketahui, Mengutip keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (24/03/2024), pengembangan 14 PSN baru dilakukan di sejumlah daerah yaitu Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Proyek-proyek tersebut terdiri dari 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, serta 1 proyek migas lepas pantai.
“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Minggu (25/03/2024).
Haryo menjelaskan, setiap pengajuan usulan PSN sudah dipersiapkan dengan matang. Usulan PSN harus didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional.
Hasil evaluasi itu yang kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada presiden.
“Ini menjadikan seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN/BUMD memungkinkan untuk mengajukan pengusulan PSN baru dan memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh pemangku kepentingan,” jelas Haryo.
Salah satu PSN baru yang dikembangkan pemerintah yakni pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.
Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar (ha) dinamakan "Tropical Coastland" serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.
Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 65 triliun itu diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Kawasan PIK 2 nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada tahun 2023 lalu.
Lebih lanjut, Haryo merinci, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastland dibiayai dengan dana bersumber non APBN, serta komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap dengan rencana peresmian tahap I berupa danau dan tempat ibadah sebagai destinasi Wisata Taman Bhineka paling lambat pada kuartal III - 2024.
Selanjutnya, PSN baru yang akan dikembangkan pemerintah yakni pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp 18,54 triliun. Namun, pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai tidak dilakukan pada keseluruhan Kawasan BSD, tetapi hanya untuk kawasan dengan luasan sekitar 59,6 Ha.
Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada Pendidikan - Biomedical – Digital. Proyek ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan medis secara nasional.
Kawasan itu nantinya juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical.
Proyek ini juga diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung dengan estimasi penghematan devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan perolehan devisa sebesar Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical.
Sehingga, diharapkan adanya pembangunan 14 PSN ini ditujukan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, konektivitas, pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor. jk-04/dsy
Editor : Desy Ayu
