SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Senin (25/3/2024) meski belum mulai sidang, kuasa hukum Prabowo dan Ganjar-Mahfud, sudah mulai silang pendapat.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyebut gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, sama saja melawan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Bisnis Susu akan Dimudahkan Prabowo
"Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas Putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua Pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan Termohon KPU dan kami sebagai pihak Terkait," kata Yusril kepada wartawan, yang dikutip Surabaya Pagi, Senin (25/3/2024).
"Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini," tambahnya.
Meski membuat narasi semacam itu, Tim Pembela Prabowo-Gibran tetap mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kesannya Yusril ragu dengan pernyataanya? Yusril dkk, akan mendaftarkan diri ke MK Senin malam (25/3/2024).
"Kita akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di MK pada jam 21.00 WIB malam ini, Senin 25 Maret 2024," mengutip maklumat nomor: 01/PHPU-MK/2024 yang dikeluarkan oleh TKN.
Kebenaran surat maklumat itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.
Saat ini, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan agar Pilpres 2024 diulang tanpa keikutsertaan pasangan Prabowo-Gibran.
Dasar Gibran Jadi Cawapres
Baca Juga: Bisnis Susu akan Dimudahkan Prabowo
Yusril menjelaskan, Gibran menjadi cawapres didasari putusan MK atas pasal dalam UU Pemilu tentang syarat usia capres-cawapres.
Apabila kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menganggap keikutsertaan Gibran sebagai pelanggaran atau kecurangan, maka sama saja melawan putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres.
Yusril menganggap langkah hukum yang dilakukan mengenai pencalonan Gibran di Pilpres 2024 sudah terlambat. Pasalnya, Pilpres 2024 sudah selesai dilaksanakan.
Dia menganggap aneh karena Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud baru mempersoalkan pencalonan Gibran setelah dinyatakan kalah di Pilpres 2024.
"Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan. Suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya," kata Yusril.
Baca Juga: Nasib Hakim MK Anwar Usman, Masih Mengenaskan
Langkah Hukum Kubu Rivalnya
Menurut Yusril, langkah hukum yang diambil kubu rival terkait pencalonan Gibran sudah terlambat. Ketua Umum (Ketum) PBB itu pun heran dengan lantaran kubu paslon nomor urut 1 dan 3 baru menggugat pencalonan Gibran. Padahal, menurut dia, kedua kubu itu telah sama-sama menjalankan kontestasi pemilu hingga usai.
"Sengketa proses diselesaikan di Bawaslu dan PT TUN, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK. Mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses yang bersifat administratif, ketika pilpres sudah usai adalah sesuatu yang sudah terlambat. Apalagi kenyataannya paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres," kata Yusril.
"Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan. Suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya," imbuhnya.
Meski begitu, Yusril mengatakan pihaknya telah menyiapkan argumentasi hukum dan segala bukti dalam menghadapi sidang gugatan di MK nanti sebagai pihak terkait. "Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua Pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu," ujarnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
