SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menilai aneh mempelari surat sakit yang dikirimkan Gus Muhdlor. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Gus Muhdlor mengirimkan surat sakit dan dirawat di RSUD Sidoarjo Barat. Namun, dalam surat itu, dicantumkan Gus Muhdlor dirawat dari 17 April 2024 sampai sembuh atau waktu yang tidak bisa ditentukan.
Saat ini Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, sudah ditetapkan sebagai tersangka pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. Gus Muhdlor, Jumat (19/4/2024) tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit.
Agak Lain Suratnya
"Bahwa yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir di gedung Merah Putih KPK dengan alasan sedang dirawat di rumah sakit, RSUD Sidoarjo Barat. Ada surat keterangannya rawat inap yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa. Dirawat sejak 17 April 2024 sampai dengan sembuh," kata Ali di gedung KPK, , Jumat (19/4/2024).
"Ini agak lain suratnya. Kalau sembuhnya kapan, kan kita nggak tahu," tambahnya.
Ingatkan Gus Muhdlor Kooperatif
Berdasarkan surat itu, KPK menilai alasan yang disampaikan Gus Muhdlor kurang jelas. Dirinya pun mengingatkan agar Gus Muhdlor kooperatif.
"Tentu dari surat ini saja kami menganalisis alasannya kemudian yang disampaikan setidaknya kurang jelas gitu ya, makanya kami mengingatkan juga yang bersangkutan agar kooperatif," kata dia.
Ingatkan Dokter Pemberi Surat
Ali juga memperingatkan dokter yang membuat surat sakit Gus Muhdlor. Dirinya mencontohkan pernah ada kasus, ada pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan dan diproses hukum.
"Termasuk dokter yang memberikan surat keterangan semacam ini setidaknya juga harus kami ingatkan," tuturnya.
Sebelumnya, KPK memanggil Gus Muhdlor, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Jumat. Namun Gus Muhdlor tak memenuhi panggilan tersebut.
"Hari ini (kemarin, red) memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit," ujar pengacara Gus Muhdlor, Musthofa Abidin, saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/4).
Musthofa mengatakan menghormati panggilan oleh KPK terhadap kliennya. Dia menyebut permohonan penundaan pemeriksaan telah disampaikan kepada KPK.
"Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK," tuturnya.
Diancam Pidana 3 Tahun
Pasal halangi penyidikan diatur dalam Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001. Bunyi pasal ini sebagai berikut :
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
Pekan Depan Muhdlor Dipanggil
KPK akan memanggil kembali Gus Muhdlor pekan depan, setelah Jumat (19/4/2024) kemarin tidak hadir dalam pemanggilan.
"Minggu depan, kami akan panggil kembali tersangka ini untuk hadir," kata Ali Fikri.
Namun, Ali bekum bisa menyampaikan kapan hari dan waktu persisnya Bupati Sidoarjo itu dipanggil kembali. Dirinya akan segera menyampaikan.
"Nanti mengenai waktunya akan kami sampaikan lagi ke teman-teman setelah kami mendapatkan informasi yang pasti tanggal berapa panggilan tersebut untuk hadir," lanjutnya. n erc/hk/rmc
Editor : Moch Ilham
