Dindik Jatim Kaji Kebijakan Soal Seragam Sekolah Baru

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 23 Apr 2024 19:12 WIB

Dindik Jatim Kaji Kebijakan Soal Seragam Sekolah Baru

i

Kadindik Jatim Aries Agung Paewai . SP/JATI

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di tahun ini tidak akan menerapkan perubahan seragam sekolah sesuai dengan aturan baru dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kadindik Jatim Aries Agung Paewai  mengungkapkan Dindik Jatim menilai keputusan Kemendikbud tersebut kurang relevan dengan kondisi masyarakat di daerah-daerah.

Baca Juga: Sambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-28, Dinsos Jatim Gelar ‘Bakso dan Takwa Lansia’

"Kami masih berjuang dalam menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi meskipun siap mendukung aturan tersebut, diperlukan kajian mendasar dan berbagai pertimbangan yang tidak memberatkan masyarakat. Apalagi, masih banyak keluarga siswa yang tergolong belum mampu untuk membeli seragam," lanjutnya.

Kesulitan keluarga siswa ini dikatakan Aries akan semakin terasa karena Dindik Jatim tidak lagi melakukan pengadaan untuk seragam sekolah gratis.

Pasalnya, di tahun 2025, pemerintah provinsi se-Indonesia akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Jawa Timur, anggaran PAD sebanyak Rp 4 triliun dari pajak kendaraan bermotor tidak lagi dikelola Pemprov.

"Sebelumnya adanya potongan angggaran ini kami jugatidak bisa melakukan pengadaan karena butuh dana yang begitu besar. Apalagi di tahun 2025, untuk itu perlu ada pembahasan secara intensif dengan pemerintah pusat, apakah penerapan seragam adat itu bisa dilakukan," pungkasnya.

Baca Juga: Pemprov Jatim Tandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan 12 Perguruan Tinggi

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Suko Widodo, menilai kebijakan tentang seragam sekolah bukan sesuatu hal mendesak untuk dilakukan, mengingat masih banyak yang perlu diperhatikan, seperti infrastruktur.

“Saya kira perlu dikaji ulang terkait pemakaian seragam jika ada perubahan. Fungsi utama negara mencerdaskan bangsa. Tidak hanya cerdas pengetahuan, tapi cerdas hidup, dan digital,” kata Suko.

Dosen Universitas Airlangga ini menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah untuk menunjang kompetensi siswa.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Kekeringan, BPBD Jatim Siapkan Droping Air Bersih

Layaknya banyak negara maju yang tidak mempermasalahkan atribut.

“Soal seragam adat, pusat harus mengajak orang daerah untuk merumuskan. Sementara ini, daerah juga sudah melakukan penataan seragam juga. Termasuk pakaian nasional dan adat,” ungkap Suko.sb/ana

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU